Ternyata tidak semua desa dapat dengan cepat mencairkan dana desa yang digelontorkan Pemerintah. Buktinya, di Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai akhir April kemarin, sebanyak 3.025 desa dari total 3.026 desa belum mencairkan dana yang besarnya lebih dari Rp 1 miliar per tahun tersebut.
Fakta ini dipaparkan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Kata politisi yang akrab disapa Bamsoet itu, saat ini, baru satu desa di NTT mencairkan dana desa tahap pertama pada Maret lalu. Desa tersebut terletak di Kabupaten Sabu Raijua.
Atas hal ini, dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan pendampingan terhadap 3.025 desa untuk kepengurusan maupun pencairan dana desa.
"Agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target," ucap politisi Partai Golkar ini, Jumat (11/5).
Bamsoet berharap, Kemendagri dapat memberikan pelatihan secara jelas ke aparat desa tentang keterampilan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Selain itu, Kemendagri juga perlu memperkuat jaringan internet di setiap desa. Penggunaan jaringan internet ini penting agar aparat desa bisa melek informasi sehingga dapat meminimalisasi keterlambatan pencairan dana desa berulang.
"Laporan administrasi tersebut tergantung pada tersedianya aliran listrik dan jaringan internet," imbuhnya.
Dia juga meminta Kemendagri untuk berkomitmen pada pengoptimalan penggunaan dana desa untuk pembangunan infastruktur sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Dengan begitu, masyarakat desa dapat merasakan manfaat dana tersebut, serta pengelolaannya berjalan secara benar dan jauh dari penyalahgunaan.
"Untuk masyarakat, saya meminta untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan penggunaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel," tandasnya.
[dem]
