Berita

Dito Ganinduto/RMOL

Bisnis

Kurangi Subsidi, Biaya Produksi Pupuk Kudu Lebih Efisien

JUMAT, 11 MEI 2018 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mendorong industri pupuk Tanah Air bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.

Efisiensi itu dianggap amat penting untuk mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung negara. Hal tersebut disampaikan Dito dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik NPK milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pustri) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (11/5).

Acara tersebut juga dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dito berharap, Pusri mampu melakukan efisiensi sehingga bisa menjalankan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani.

"Dengan adanya persaingan dunia globalisasi ini, Pusri harus mengikuti tren globalisasi dalam hal efisiensi terhadap cost production-nya," ucap politisi senior Partai Golkar ini.

Dengan efisiensi biaya produksi, para perani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dengan begitu, diharapkan tanaman para petani tumbuh lebih subur dan hasil produksi pertanian juga meningkat.

Di sisi lain, kata Dito, efisiensi itu juga dapat mengurangi beban negara. Sebab, selama ini, pupuk yang dijual ke petani masih disubdisi negara dengan jumlah yang besar. Subsidinya ada yang dalam bentuk harga ada juga yang diberikan langsung ke petani melalui melalui Kartu Tani.

"Ini (efisiensi) bisa mengurangi subsidi dari Pemerintah.”

Peletakan batu pertama pabrik NPK milik PT Pusri dilaksanakan bersamaan peluncuran program vokasi industri di Sumatera Selatan oleh Kementerian Perindustrian.

Program vokasi tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri. [sam]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya