Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Legislator: Wanita Lajang Membebani Negara

JUMAT, 11 MEI 2018 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Jepang menjadi sorotan karena dinilai mengeluarkan komentar seksisme.

Dia adalah Kanji Kato dari Partai Demokrat Liberal. Dalam sebuah kesempatan di faksi partai baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dia pernah diminta untuk memberikan pidato di resepsi pernikahan dan mendorong pengantin untuk memiliki setidaknya tiga anak.

Ketika dia bertemu wanita muda yang mengatakan mereka tidak berniat menikah, Kato, yang memiliki enam anak dan delapan cucu, mengatakan bahwa wanita harus memiliki banyak anak dan mereka yang memilih untuk tetap lajang akan menjadi beban negara di kemudian hari.


"Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak menikah maka mereka tidak akan dapat memiliki anak, dan bahwa mereka akan berakhir di rumah perawatan yang dibayar dengan pajak anak-anak orang lain," kata Kato seperti dimuat The Guardian.

Komentarnya, yang dilaporkan oleh TBS News, muncul beberapa hari setelah data resmi menunjukkan jumlah anak-anak di Jepang jatuh ke rekor terendah.

Pada 1 April 2018 ada 15,53 juta anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Jepang, angka itu jatuh dari 170.000 di tahun sebelumnya.

Tahun lalu sekitar 941.000 anak lahir di Jepang, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.

Angka kelahiran negara masih tetap rendah meskipun diperkenalkan insentif keuangan dan lainnya untuk mendorong pasangan untuk memiliki keluarga yang lebih besar.

Di antara 32 negara dengan populasi 40 juta atau lebih, Jepang menempati urutan terendah dalam hal persentase anak-anak dalam keseluruhan populasi, sebesar 12,3 persen menurut buku tahunan demografi PBB.

Kato bukanlah politisi Jepang pertama yang menyarankan bahwa wanita harus menganggap menghasilkan keturunan sebagai peran utama mereka dalam kehidupan.

Pada 2007, menteri kesehatan saat itu, Hakuo Yanagisawa, menggambarkan wanita sebagai "mesin pemberi kelahiran" dan mengatakan itu adalah tugas publik mereka untuk meningkatkan angka kelahiran.

Setelah komentarnya menjadi sorotan, kantor Kato kemudian mengeluarkan pernyataan di mana dia mencabut komentar dan mengatakan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati wanita. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya