Berita

Persiapan pemilu Irak/Reuters

Dunia

Pertama Kali Sejak Pengusiran ISIS, Warga Irak Akan Gelar Pemilu

JUMAT, 11 MEI 2018 | 08:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Irak untuk pertama kalinya sejak pengusiran kelompok militan ISIS, akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu besok (Sabtu, 12/5).

Dalam pemilu besok, warga Irak akan memilih Perdana Menteri dan juga parlemen yang baru untuk mempersatukan negeri.

Tiga kelompok etnis dan agama utama Irak, mayoritas Arab Syiah dan minoritas Arab Sunni dan Kurdi, telah berselisih selama beberapa dekade dan perpecahan sektarian tampak nyata seperti yang pernah terjadi 15 tahun setelah jatuhnya Saddam Hussein.


Namun demikian, seperti dimuat Reuters, siapa pun yang memenangkan pemilihan 12 Mei akan menghadapi tantangan membangun kembali Irak setelah empat tahun berperang dengan ISIS, mendorong ekonomi yang lesu, menyeimbangkan kepentingan para pendukung asing yang kuat dan mempertahankan persatuan rapuh negara itu dalam menghadapi ketegangan sektarian dan separatis.

Perdana Menteri incumbent Haider al-Abadi dinilai sejumlah pengamat akan bisa kembali meraih kemenangan, meski dengan selisih yang tidak jauh.

Sementara itu, dua penantang utamanya adalah pendahulunya Nuri al-Maliki dan komandan milisi Syiah yang didukung Iran, Hadi al-Amiri.

Keduanya memiliki basis pemilih yang lebih bersemangat daripada Abadi, yang sebagian besar menarik bagi pemilih yang lebih pragmatis yang melihat dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan dunia luar dan daya tarik lintas-sektarian yang diperlukan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan menarik investasi.

Seperti Abadi, Amiri berjalan di atas sebuah platform yang menyoroti kemenangan melawan ISIS, meskipun narasi pemimpin milisi lebih menarik karena dia adalah komandan garis depan dan dipandang sebagai pahlawan perang oleh banyak orang Syiah.

Sementara Maliki, yang absen setelah delapan tahun berkuasa pada tahun 2014 sedang mencari dukungan politik kembali.

Berbeda dengan pesan lintas-sektarian Abadi, Maliki mengusulkan untuk menyingkirkan model pembagian kekuasaan tidak resmi negara di mana semua partai utama memiliki perwakilan kabinet. [mel]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya