Berita

Persiapan pemilu Irak/Reuters

Dunia

Pertama Kali Sejak Pengusiran ISIS, Warga Irak Akan Gelar Pemilu

JUMAT, 11 MEI 2018 | 08:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Irak untuk pertama kalinya sejak pengusiran kelompok militan ISIS, akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu besok (Sabtu, 12/5).

Dalam pemilu besok, warga Irak akan memilih Perdana Menteri dan juga parlemen yang baru untuk mempersatukan negeri.

Tiga kelompok etnis dan agama utama Irak, mayoritas Arab Syiah dan minoritas Arab Sunni dan Kurdi, telah berselisih selama beberapa dekade dan perpecahan sektarian tampak nyata seperti yang pernah terjadi 15 tahun setelah jatuhnya Saddam Hussein.


Namun demikian, seperti dimuat Reuters, siapa pun yang memenangkan pemilihan 12 Mei akan menghadapi tantangan membangun kembali Irak setelah empat tahun berperang dengan ISIS, mendorong ekonomi yang lesu, menyeimbangkan kepentingan para pendukung asing yang kuat dan mempertahankan persatuan rapuh negara itu dalam menghadapi ketegangan sektarian dan separatis.

Perdana Menteri incumbent Haider al-Abadi dinilai sejumlah pengamat akan bisa kembali meraih kemenangan, meski dengan selisih yang tidak jauh.

Sementara itu, dua penantang utamanya adalah pendahulunya Nuri al-Maliki dan komandan milisi Syiah yang didukung Iran, Hadi al-Amiri.

Keduanya memiliki basis pemilih yang lebih bersemangat daripada Abadi, yang sebagian besar menarik bagi pemilih yang lebih pragmatis yang melihat dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan dunia luar dan daya tarik lintas-sektarian yang diperlukan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan menarik investasi.

Seperti Abadi, Amiri berjalan di atas sebuah platform yang menyoroti kemenangan melawan ISIS, meskipun narasi pemimpin milisi lebih menarik karena dia adalah komandan garis depan dan dipandang sebagai pahlawan perang oleh banyak orang Syiah.

Sementara Maliki, yang absen setelah delapan tahun berkuasa pada tahun 2014 sedang mencari dukungan politik kembali.

Berbeda dengan pesan lintas-sektarian Abadi, Maliki mengusulkan untuk menyingkirkan model pembagian kekuasaan tidak resmi negara di mana semua partai utama memiliki perwakilan kabinet. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya