Berita

Politik

ICW Minta Parpol Tidak Berkelit Saat Cakada Tersangkut Korupsi

RABU, 09 MEI 2018 | 15:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai politik harus turut bertanggung jawab jika ada calon kepala daerah (cakada) yang diusung tersangkut kasus korupsi.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai bahwa selama ini, cakada yang terjerat kasus korupsi seringkali menanggung sendiri kesalahan itu.

"Sementara partai cuma menyebut itu sebagai sebuah kecelakaan," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (9/5).


Partai pengusung juga semestinya ikut bertanggung jawab dalam setiap kasus yang menjerat cakada. Partai tidak boleh lagi berkelit dan melepas tanggung jawab begitu saja.

"Jika partai tidak dibenahi, maka masalah korupsi calon kepala daerah akan terus berulang," jelasnya.

Lebih lanjut, Almas menjabarkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah ada delapan cakada yang tertangkap karena kasus korupsi. Rata-rata partai lepas tangan atas dalam tiap kasus tersebut.

"Empat di antaranya merupakan calon petahana yang masih aktif," pungkasnya.

Sementara kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ICW meminta agar independen dalam menindak kasus cakada.

"Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain," tuturnya.

Dia kemudian menyoroti pola penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang dinilainya sering menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum.

"Tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan serta berbagai tindakan lainnya dalam sebuah kegiatan ‘penyelidikan’ Ditreskrimsus Polda Maluku, semisal di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru tidak tepat dan berpotensi melawan hukum. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," ucapnya.

Dia meminta kepada aparat penegak hukum di Polda Maluku dan dimanapun untuk tidak menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Polisi, sambungnya, tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara karena itu merupakan kewenangan BPK. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya