Berita

Foto/Net

Bisnis

Ada Indikasi Pemerintah Nyaman Dengan Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS

RABU, 09 MEI 2018 | 03:06 WIB | LAPORAN:

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengindikasi lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) akibat kebijakan politik ekonomi Indonesia.

Setidaknya tiga poin yang menjadi catatannya. Pertama Politik Anggaran Pemerintah yang bersandar pada utang dalam dolar AS. Sehingga ada kesan kuat bahwa pemerintah menikmati pelemahan rupiah.

Sebagai ilustrasi, jika target utang pemerintah sebesar USD35 miliar, maka pada kurs Rp13 ribu/USD maka nilainya penerimaan utang sebesar Rp455 triliun. Kalau kurs Rp14 ribu nilai penerimaan utang menjadi Rp490 triliun, jika kurs sebesar Rp14500/USD maka nilai penerimaan utang Rp507 triliun.

Sebaliknya pemerintah seharusnya mendapat penerimaan dari sektor Migas. Menurut Salamuddin Menteri Keuangan Sri mulyani menyatakan setiap kenaikan satu dolar harga minyak akan meningkatkan APBN netto satu triliun rupiah.

"Bayangkan jika bersamaan dengan peningkatan kurs, tentu nilainya akan lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa tengah malam (8/5).

Faktor lain yakni adanya motif meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh dari eksportir komoditas.

Jika nilai tukar rupiah melemah maka penerimaan eksportir meningkat. Dengan demikian maka pajak yang diterima dari perusahaan eksportir akan meningkat, termasuk juga penerimaan pemerintah dari bea keluar.

Motif yang sama juga ditujukan kepada para importir yang juga diharapkan membayar pajak lebih besar. Karena pada jumlah impor yang sama, nilai impor lebih besar.

"Maka pajak yang akan dibayar kepada pemerintah juga lebih besar termasuk pajak bea keluar. Jadi depresiasi semacam ini akan untungkan pemerintah," ujarnya.

Faktor selanjutnya yakni adanya motif para pemain valuta asing di dalam oligarki pemerintahan. Hal ini sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan akumulasi kekayaan secara pribadi dan kelompok.

Menurutnya hal tersebut membuat publik tidak pernah tahu berapa nilai keseimbangan kurs yang diinginkan pemerintah.

"Ini adalah rahasia pemerintah dan Bank Indonesia. Apakah mereka bebas dari motif pribadi mencari untung bagi dirinya atau untuk memperkaya koleganya? Jadi kuat indikasi bahwa pelemahan rupiah adalah disebabkan oleh politik ekonomi internal Indonesia," pungkasnya. [nes]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya