Berita

Foto/Net

Bisnis

Ada Indikasi Pemerintah Nyaman Dengan Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS

RABU, 09 MEI 2018 | 03:06 WIB | LAPORAN:

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengindikasi lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) akibat kebijakan politik ekonomi Indonesia.

Setidaknya tiga poin yang menjadi catatannya. Pertama Politik Anggaran Pemerintah yang bersandar pada utang dalam dolar AS. Sehingga ada kesan kuat bahwa pemerintah menikmati pelemahan rupiah.

Sebagai ilustrasi, jika target utang pemerintah sebesar USD35 miliar, maka pada kurs Rp13 ribu/USD maka nilainya penerimaan utang sebesar Rp455 triliun. Kalau kurs Rp14 ribu nilai penerimaan utang menjadi Rp490 triliun, jika kurs sebesar Rp14500/USD maka nilai penerimaan utang Rp507 triliun.


Sebaliknya pemerintah seharusnya mendapat penerimaan dari sektor Migas. Menurut Salamuddin Menteri Keuangan Sri mulyani menyatakan setiap kenaikan satu dolar harga minyak akan meningkatkan APBN netto satu triliun rupiah.

"Bayangkan jika bersamaan dengan peningkatan kurs, tentu nilainya akan lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa tengah malam (8/5).

Faktor lain yakni adanya motif meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh dari eksportir komoditas.

Jika nilai tukar rupiah melemah maka penerimaan eksportir meningkat. Dengan demikian maka pajak yang diterima dari perusahaan eksportir akan meningkat, termasuk juga penerimaan pemerintah dari bea keluar.

Motif yang sama juga ditujukan kepada para importir yang juga diharapkan membayar pajak lebih besar. Karena pada jumlah impor yang sama, nilai impor lebih besar.

"Maka pajak yang akan dibayar kepada pemerintah juga lebih besar termasuk pajak bea keluar. Jadi depresiasi semacam ini akan untungkan pemerintah," ujarnya.

Faktor selanjutnya yakni adanya motif para pemain valuta asing di dalam oligarki pemerintahan. Hal ini sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan akumulasi kekayaan secara pribadi dan kelompok.

Menurutnya hal tersebut membuat publik tidak pernah tahu berapa nilai keseimbangan kurs yang diinginkan pemerintah.

"Ini adalah rahasia pemerintah dan Bank Indonesia. Apakah mereka bebas dari motif pribadi mencari untung bagi dirinya atau untuk memperkaya koleganya? Jadi kuat indikasi bahwa pelemahan rupiah adalah disebabkan oleh politik ekonomi internal Indonesia," pungkasnya. [nes]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya