Berita

Foto/Net

Bisnis

Ada Indikasi Pemerintah Nyaman Dengan Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS

RABU, 09 MEI 2018 | 03:06 WIB | LAPORAN:

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengindikasi lemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) akibat kebijakan politik ekonomi Indonesia.

Setidaknya tiga poin yang menjadi catatannya. Pertama Politik Anggaran Pemerintah yang bersandar pada utang dalam dolar AS. Sehingga ada kesan kuat bahwa pemerintah menikmati pelemahan rupiah.

Sebagai ilustrasi, jika target utang pemerintah sebesar USD35 miliar, maka pada kurs Rp13 ribu/USD maka nilainya penerimaan utang sebesar Rp455 triliun. Kalau kurs Rp14 ribu nilai penerimaan utang menjadi Rp490 triliun, jika kurs sebesar Rp14500/USD maka nilai penerimaan utang Rp507 triliun.


Sebaliknya pemerintah seharusnya mendapat penerimaan dari sektor Migas. Menurut Salamuddin Menteri Keuangan Sri mulyani menyatakan setiap kenaikan satu dolar harga minyak akan meningkatkan APBN netto satu triliun rupiah.

"Bayangkan jika bersamaan dengan peningkatan kurs, tentu nilainya akan lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa tengah malam (8/5).

Faktor lain yakni adanya motif meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh dari eksportir komoditas.

Jika nilai tukar rupiah melemah maka penerimaan eksportir meningkat. Dengan demikian maka pajak yang diterima dari perusahaan eksportir akan meningkat, termasuk juga penerimaan pemerintah dari bea keluar.

Motif yang sama juga ditujukan kepada para importir yang juga diharapkan membayar pajak lebih besar. Karena pada jumlah impor yang sama, nilai impor lebih besar.

"Maka pajak yang akan dibayar kepada pemerintah juga lebih besar termasuk pajak bea keluar. Jadi depresiasi semacam ini akan untungkan pemerintah," ujarnya.

Faktor selanjutnya yakni adanya motif para pemain valuta asing di dalam oligarki pemerintahan. Hal ini sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan akumulasi kekayaan secara pribadi dan kelompok.

Menurutnya hal tersebut membuat publik tidak pernah tahu berapa nilai keseimbangan kurs yang diinginkan pemerintah.

"Ini adalah rahasia pemerintah dan Bank Indonesia. Apakah mereka bebas dari motif pribadi mencari untung bagi dirinya atau untuk memperkaya koleganya? Jadi kuat indikasi bahwa pelemahan rupiah adalah disebabkan oleh politik ekonomi internal Indonesia," pungkasnya. [nes]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya