Pasar Modal Ikut Bank Sentral

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi putusan pemer­intah terkait dengan revisi libur Lebaran. Apalagi, pemerintah mau mendengarkan masukan dari dunia usaha.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, bursa akan buka jika Bank Indonesia (BI) beroperasi. "Sekarang pemerintah buka diri kok. Buktinya tanggal 20 Juni bursa boleh buka," ujar Tito di Gedung BEI, Jakarta, kemarin.

Namun ke depan, Tito ber­harap, pemerintah tidak men­gumumkan cuti bersama Leba­ran secara mendadak. Sebab, investor memiliki perencanaan yang panjang dalam mengambil keputusan dalam menjalankan perdagangan di bursa.

"Sekarang sih market kita oke, begitu market bagus, perdagan­gan aman," tuturnya.

Menurut dia, masih buka pada 11-12 Juni 2018. Sebab, sistem klir­ing BI juga beroperasi pada tanggal tersebut. Pihaknya akan mengikuti sistem operasi bank sentral.

Kembali ditegaskan Tito, transaksi di BEI pada dasarnya sangat bergantung pada sistem kliring di BI. "Ya kalau BI eng­gak buka ya kami enggak bisa buka. Kalau maksa buka siapa yang transaksiin," cetusnya.

Sejauh ini, Tito masih menghi­tung berapa hari bursa efektif ta­hun ini setelah disesuaikan dengan peraturan cuti bersama yang baru. Memang, pemotongan hari akan turut menggerus pendapatan BEI. Tetapi sebagai lembaga nonprofit, BEI tidak terlalu mempermasalah­kan hal tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan transaksi pasar modal dan bursa saham dibuka pada 20 Juni 2018. "Untuk tanggal 20 bursa dibuka seperti biasa, ada tran­saksi," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Su­kamdani menyayangkan sikap pemerintah yang sejak awal tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembasan cuti bersama Lebaran tahun ini. Sebab itu, ke depan pemerintah harus melibatkan pelaku usaha dalam memberi masukan.

"Tahun depan jangan seperti sekarang ini," ujarnya.

Dia ingin tahun depan pemerin­tah aktif mengajak pelaku usaha untuk memintai masukan dan tak memutuskannya secara sepi­hak. "Karena kalau kaya begini kenapa nggak ngomong, nggak ajak bicara. Padahal semua yang menyangkut kebijakan pub­liknya kan harus dibahas dengan stakeholder-nya, ini kesalahan pemerintah mutus-mutus sendiri saja," tuturnya. ***