Indonesia Harus Perbanyak Lulusan Vokasional Berkualitas

Negara Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor saat ini, membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan profesional.

Tenaga-tenaga kerja tersebut salah satunya dihasilkan lewat program pendidikan vokasi. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga pendidikan vokasional.

Lulusan vokasi yang berkualitas di Indonesia bukan hanya terserap di berbagai sektor industri dalam negeri tapi juga di berbagai mancanegara serta dapat mendatangkan devisa bagi pembangunan  negara.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Andre Rahadian dalam acara penyampaian Pokok-pokok Hasil Munas Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) I, di Jakarta.

Menurut Andre, terpinggirkannya sumber daya manusia lokal dalam banyak kegiatan ekonomi seperti pariwisata, manufaktur dan pengolahan hasil laut, karena tidak meratanya kemampuan kerja dan belum adanya sertifikasi profesionalitas yang dimiliki tenaga kerja lokal.

"Akibatnya ketika harus bersaing dengan tenaga kerja dari kota apalagi luar negeri yang sudah memiliki sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat bekerja di perusahaan intenasional yang ada di dalam negeri, kita sering kali tersisih," terang Andre yang juga ketua panitia pengarah Rakernas Himpuni di Universitas Negeri Solo (UNS).
 
Padahal, menurut dia, potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sangat besar.

Akibat lainnya, lanjut Andre, investasi dari negara-negara lain di dalam negeri menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumber daya manusia kita dibandingkan negara-negara lain.

Atas kendala-kendala yang ada yang dapat menghambat penyerapan tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri, koordinator Presidium Himpuni, Ganjar Pranowo dalam Rakernas yang diadakan pada Sabtu ( 5/3) lalu  di UNS  mengambil tema besar yang diangkat adalah rencana percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pengambilan tema ini didasari pada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan kemaslahatan bangsa.

"Setelah pemerintah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur, Himpuni menyarankan percepatan kesiapan SDM dengan fokus awal pada lima pokja, yaitu Pokja industri kecil & kreatif, Pokja Pembangunan Desa, Pokja Pariwisata, Pokja Pertanian & kelautan dan Pokja Inovasi," papar Andre.

Menurut Budi Karya Sumadi mewakili Kagama, dengan banyaknya lembaga pendidikan vokasi yang berkualitas, diharapkan kelak dapat menghasilkan lulusan vokasi yang dapat mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing yang akhirnya meningkatkan kemakmuran Indonesia.

Selain itu, kata Budi Karya, dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau  MEA, Indonesia juga harus memiliki dan melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang siap pakai agar bisa mendapatkan benefit dari pembebasan perpindahan tenaga kerja di antara negara Asia Tenggara. 

Selama ini tenaga-tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di tanah air tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Bahkan, tenaga kerja Indonesia lulusan vokasi disukai kalangan industriawan baik di Timur Tengah maupun negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. [wid]