Kemunculan tagar #2019GantiPresiden adalah konsekuensi dari keputusan politik menetapkan Presidential Threshold sebsar 20 persen mengikuti hasil Pemilu 2014. Semestinya, hal ini disikapi dengan lebih bijak oleh aparat pemerintah, dengan tidak melakukan intimidasi.
Kalau diintimidasi, nanti bisa berubah menjadi #gantipresidensekarang. Begitu dikatakan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, dalam twitnya Minggu pagi ini (6/5).
Berikut twit Andi Arief itu:
Tagar dan kaos #2019gantipresiden kurang tepat kalau dihadapi Brimob. Beri keleluasaan, biarkan mengalir. Kalau diintimidaai bisa berubah menjadi #gantipresidensekarang.
Setelah pendaftaran pilpres Agustus, toh tagar #2019gantipeesiden tak akan terelakkan dalam situasi bipolar atau bahkan tripolar sekalipun. Belum tentu jadi kenyataan.
Tagar #2019gantipresiden menggambarkan loyal voters, namun bukan berarti tidak menghasilkan loyal voters #jokowi2periode. Jangan terlalu baper nanti jadi koper (korban perasaan).
Kalau tagar dan gerakan #2019gantipresiden diberi keleluasaan sepanjang aturan maka tidak ada alasan untuk tidak menerima jika hasilnya nanti #jokowi2peeiode.
Apa yang disimpulkan dan dirasakan rakyat pada April 2019 dari soal hukum, ekonomi, politik serta pandangan tentang Jokowi yang akhirnya yang akan menentukan tagar mana yang menang. Biasa-biasa aja.
Design politik pilpres berbarengan dengan syarat 20 persen suara pemilu 2014 adalah biang keladi suasana bipolar dan perang tagar. Konsekuensi bagi siapa menabur angin.
Jokowi dan partai pendukung syarat 20 persen dari hasil pemilu 2014 harus siap menghadapi gerakan2 konstituaional dari maya sampai jalanan. Karena secara tidak sadar mengkutubkan Islam dan nasionalis.
Bagi yang belajar ilmu politik tentu paham bahwa di balik bipolarisasi ini Jokowi dan PDIP memanen 13 persen suara non muslim menjadi loyal voters. Tapi tidak memikirkan dampak hebatnya yang bahayakan persatuan.
Seandainya saja memilih politik waras dimana seriap parpol tanpa syarat dapat mengajukan capresnya, keadaan tidak sepanas ini. Tidak akan ada kanalisasi dalam isu bipolar.
Rakyat bawah kehilangan program pro rakyat, kelas menengah mulai terjerembab isu agama dan nasionalis, sementara situasi ekonomi dalam cobaan berat. Mudah-mudahan tidak meledak bersamaan.
Kunci indonesia damai dalam peraatuan yang alamiah adalah design politik yang mwmbuka semua multi untuk bisa mendapatkan saluran. Model kediktatoran parlemen Jokowi telah merusak harmoni multi.
Kanal yang kecil tak mungkin menampung air dalam volume besar. Banjir kiriman bogor saja harua dibuat banjir kanal timur. Ah sudahlah, kopeh kata Setya Novanto.
[dem]
