KPK Minta Pemerintah Bikin Sistem Anggaran Transparan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap kasus suap terkait RAPBN-P berhenti pada Amin Santono, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat yang dicokok saat OTT.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pengalaman ini menjadi pembelajaran pemerintah dalam membuat sistem perencanaan anggaran transparan dan bisa dikontrol rakyat.

Menurutnya dalam proses menyusun anggaran tripartit antara Kemenkeu, Bappenas dan kementerian terkait bisa diketahui oleh masyarakat.

"Karena sudah ada keputusan dari pemerintah ke DPR mestinya rakyat juga harus bisa mengikuti perkembangannya keputusannya apa, kenapa diputsukan kegiatan ini urutan prioritas bagaimana," ujar Agus di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5).

Agus mencontohkan dalam kasus suap proyek di Bakamla, tidak ada yang mengetahu mengapa anggaran Bakamla ditambah, sementara lembaga lainnya mendapatkan potongan anggaran. Jika sistem dibuat secara transparan masyarakat bisa mengetahui dan mengikuti alur perencanaan anggaran.

Begitu pula dengan target belanja negara 2018 yang menembus Rp2.200 triliun. Misal pembelanjaan Rp350 triliun lari ke pembiyaan apa saja. Apakah untuk bayar utang, subsidi, bantuan sosial atau penyertaan modal pemerintah.

Termasuk juga dalam praktek eplanning dan ebudgeting. Menurut Agus di banyak negara sistem dibuat lebih detail sampai unit harga barang yang mau dibeli sehingga bisa gampang membandingkan.

"Harapan kami kalau pemerintah segera buat sistem transparan seperti itu. Kita semua bisa melakukan kontrol dan check balancing, bukan kontrol nangkep," ujarnya. [nes]