Dewan Energi Nasional memprediksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tak akan dilakukan hingga 2050 mendatang.
Sekjen DEN, Saleh Abdurrahman menjelaskan, hal itu mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (REUN) PP 79/2014 yang menyebutkan bahwa PLTN hanya boleh dibangun jika sudah tak ada lagi sumber energi di Indonesia.
"PLTN memang pilihan terakhir, kita maksimumkan dulu potensi energi terbarukan yang kita miliki. Dan di seluruh Indonesia tidak ada sampai 2050," ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/5).
Karenanya, lanjut Saleh, untuk saat ini pembangunan PLTN bukanlah merupakan skala prioritas. Selain itu, di saat ekonomi bangsa tengah sulit seperti sekarang ini, pembangunan fasilitas berbiaya fantastis itu tentu terlampau berat.
"Biaya pembangkitan nuklir per kWh itu termasuk mahal. Apalagi ditambah biaya-biaya resiko kecelakaan, tambah membengkak dia," jelasnya.
Saleh menekankan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, termasuk potensi matahari dan angin yang belum dimanfaatkan sebesar-besarnya.
"Saya sangat mendukung penggunaan energi terbarukan dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan energi terbarukan, selain minim resiko juga lebih murah daripada nuklir. Tren harga energi terbarukan semakin menurun, tren nuklir semakin tahun semakin naik," imbuhnya.
Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Herman Darnel Ibrahim, menjelaskan bahwa selain akan menyedot biaya tinggi, resiko untuk membangun PLTN juga sangatlah besar.
"Biaya investasi 5000 MW PLTN itu sekitar USD 35-40 miliar atau setara dengan Rp 500 triliun. Dengan biaya yang sama bisa membangun 20.000 MW PLTU batubara atau 30.000 MW PLTGU gas yang lebih aman dan minim resiko. Risiko Kecelakaan PLTN buruk sekali dan fatal. Kalau terjadi membahayakan bagi manusia dan dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan "kebangkrutan" negara,†tandasnya.
[sam]
