Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

DEN: Pembangunan PLTN Tak Akan Terjadi Sampai 2050

JUMAT, 04 MEI 2018 | 21:43 WIB | LAPORAN:

Dewan Energi Nasional memprediksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tak akan dilakukan hingga 2050 mendatang.

Sekjen DEN, Saleh Abdurrahman menjelaskan, hal itu mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (REUN) PP 79/2014 yang menyebutkan bahwa PLTN hanya boleh dibangun jika sudah tak ada lagi sumber energi di Indonesia.

"PLTN memang pilihan terakhir, kita maksimumkan dulu potensi energi terbarukan yang kita miliki. Dan di seluruh Indonesia tidak ada sampai 2050," ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/5).


Karenanya, lanjut Saleh, untuk saat ini pembangunan PLTN bukanlah merupakan skala prioritas. Selain itu, di saat ekonomi bangsa tengah sulit seperti sekarang ini, pembangunan fasilitas berbiaya fantastis itu tentu terlampau berat.

"Biaya pembangkitan nuklir per kWh itu termasuk mahal. Apalagi ditambah biaya-biaya resiko kecelakaan, tambah membengkak dia," jelasnya.

Saleh menekankan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, termasuk potensi matahari dan angin yang belum dimanfaatkan sebesar-besarnya.

"Saya sangat mendukung penggunaan energi terbarukan dan mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan energi terbarukan, selain minim resiko juga lebih murah daripada nuklir. Tren harga energi terbarukan semakin menurun, tren nuklir semakin tahun semakin naik," imbuhnya.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Herman Darnel Ibrahim, menjelaskan bahwa selain akan menyedot biaya tinggi, resiko untuk membangun PLTN juga sangatlah besar.

"Biaya investasi 5000 MW PLTN itu sekitar USD 35-40 miliar atau setara dengan Rp 500 triliun. Dengan biaya yang sama bisa membangun 20.000 MW PLTU batubara atau 30.000 MW PLTGU gas yang lebih aman dan minim resiko. Risiko Kecelakaan PLTN buruk sekali dan fatal. Kalau terjadi membahayakan bagi manusia dan dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan "kebangkrutan" negara,” tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya