Berita

Eko Soerjosantjojo bersama Prabowo Subianto dan Rachmawati Soekarnoputri/RMOL

Politik

Rizal Ramli Operator Ekonomi Pasal 33 UUD 1945 Yang Asli

JUMAT, 04 MEI 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai racun kalajengking bisa dilihat sebagai puncak dari kekhawatiran terhadap ketidakmampuan dirinya dan tim ekonomi yang dia percaya dalam menangani situasi ekonomi yang terus memburuk.

Di saat bersamaan, cerita Jokowi tentang racun kalajengking juga menegaskan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia terletak di sektor ekonomi. Pemerintahan baru nanti perlu memikirkan disain ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkeadilan.

Demikian dikatakan politisi Eko Soerjosantjojo dalam perbincangan dengan redaksi Jumat malam (4/5).


Eko yang sedang berada di Surabaya setelah ikut dalam rombongan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jumat siang tadi, mengatakan, pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 memerlukan seorang ekonom yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat banyak.

"Pemerintahan baru nanti membutuhkan ekonom yang tahu dan mampu menempatkan kepentingan nasional dan rakyat banyak sebagai prioritas utama pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan ketimpangan ekonomi," ujarnya.

"Inilah yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang asli, bangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak liberal dan kapitalistik. Sayangnya, pasal ini sudah diamandemen. Ciri sosialisme Indonesia ini sudah dihabisi dan digunakan oleh kelompok neolib untuk melayani kepentingan tuan asing mereka," sambungnya lagi.

Saat ditanya, siapa ekonom yang menurutnya memiliki kapasitas dan kapabiltas mewujudkan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan keadilan, Eko menyebut nama ekonom senior DR. Rizal Ramli.

"Kita semua tahu bagaimana sepak terjangnya sejak jadi menteri di era Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Bang Rizal ini operator yang pas untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Pantas bila dipasangkan dengan Pak Prabowo," demikian Eko. [dem]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya