Berita

Suhardi Alius di Padang/Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT: Bahaya Jika Wawasan Kebangsaan Mulai Tergerus

JUMAT, 04 MEI 2018 | 09:38 WIB | LAPORAN:

Mahasiswa adalah sebuah aset bangsa yang sangat berharga, untuk itu perlu dijaga keberadaannya dari bahaya paham radikalisme dan terorisme.  

Di sinilah peran tenaga pendidik di lingkungan Perguruan Tinggi yang harus bertanggung jawab dalam mendidik para pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa agar tidak terpapar paham radikalisme.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius saat memberikan kuliah umum dengan tema "Resonansi Kebangsaan dan Bahaya Radikalisme" di auditorium di Univeristas Negeri Padang (UNP), Padang, Kamis (3/5). Kepala BNPT pun mengawali kuliah umum dengan wawasan kebangsaan.


"Saya selalu mulai dengan wawasan kebangsaan. Karena jika wawasan kebangsaan sudah mulai tergerus tentu akan sulit saat mengajak semua lapisan masyarakat dalam menolak paham radikal terorisme," ujar Kepala BNPT.
 
Mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini mengatakan, negara Indonesia berdiri karena idealisme dari para pemuda pada saat itu. Untuk itu, wawasan kebangsaan perlu untuk selalu diingatkan dan disampaikan ke seluruh  tenaga pendidik dan mahasiswa yang nantinya menjadi sumber informasi bagi masyarakat di sekitarnya.

"Identitas diri jangan sampai hilang dari bangsa ini, jangan pernah dilupakan sumpah pemuda, kita merdeka dengan modal idealisme yang kuat dan bermodalkan bambu  runcing," kata alumni Akpol tahun 1985 ini

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, anak sekarang tidak bisa didoktrin wawasan kebangsaan hanya dengan pola-pola lama. Untuk itu pola pendidikan kebangsaan perlu disampaikan dengan cara-cara yang lebih inovatif.

Untuk mendalami wawasan kebangsaan tidak hanya menggunakan  akal dan logika, tapi juga hati.

"Termasuk dalam penanganan terorisme juga perlu mendapatakan sentuhan hati yang lembut dan ikhlas. Seperti sebuah kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Satukan NKRI yang mempertemukan para mantan narapidana aksi terorisme dengan para penyintas beberapa waktu lalu, itu kita lakukan dengan hati," jelas pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Lebih lanjut mantan Kapolda Jawa Barat ini menyebutkan kegiatan silaturahmi yang mendapatkan apresiasi dari kalangan internasional tersebut bisa terjadi karena menggunakan pendekatan hati, bukan intervensi. Karena sumber masalah orang-orang yang termakan oleh paham radikal sangat kompleks, mulai dari masalah pendidikan, social, agama, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu penanganannya juga harus secara semesta dengan melibatkan seluruh kementerian. Apalagi saat ini BNPT sudah mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan 36 Kementerian dan Lembaga terkait penanggulangan terorisme," tambah Suhardi di hadapan para pimpinan kampus, dosen, dan lebih dari 1000 mahasiswa UNP dari berbagai fakultas ini.

Sementara itu Rektor UNP, Prof. Ganefri ang membuka kuliah umum tersebut mengingatkan bahwa provinsi Sumatera Barat yang terlihat adem dari masalah radikal terorisme belum tentu steril dari bahaya paham ini. Karena dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini semua bisa diakses termasuk propaganda kelompok radikal terorisme.

"Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kepala BNPT. Karena sudah lama ingin mengundang untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa UNP," ujar Prof Ganefri.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya