Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Rakyat Butuh Kerja Nyata Yang Bisa Dirasakan, Bukan Pencitraan!

JUMAT, 04 MEI 2018 | 08:44 WIB | LAPORAN:

Presiden Jokowi harus fokus menyelesaikan tugas-tugasnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan dan menegakan hukum.

Bukan sebaliknya, lebih mengutamakan kegiatan politik agar kembali terpilih di Pilpres tahun 2019 mendatang.

"Jokowi tak perlu melakukan pencitraan atau kegiatan kampanye terselubung. Kalau ia dalam waktu enam bulan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan rakyat, saya yakin rakyat akan memilih kembali," kata Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solusi UI (Solidartitas Muslim Alumni UI), Sabrun Jami melalui keterangan tertulis.


Karena itu, lanjut dia, gunakanlah waktu selama enam bulan ini untuk bekerja secara serius. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan kesejahteraan rakyat, dan tegakkan hukum dan keadilan. Rakyat tidah butuh pencitraan, tapi kerja nyata yang hasilnya bisa dirasakan.

Namun sebaliknya, lanjut Sabrun, jika dalam waktu enam bulan ke depan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian masyarakat makin melorot, penegakkan keadilan makin susah, aparat penegak hukum makin tidak profesional,   maka gerakan #GantiPresiden2019 akan semakin banyak pengikut dan pendukungnya.

"Karena yang diinginkan rakyat adalah kesejahteraan, tersedianya lapangan pekerjaan, biaya sekolah murah, keadilan dan penegakkan hukum yang tidak pilih kasih. Kalau itu tidak diperoleh rakyat, siap-siap rakyat akan meninggalkannya. Dan Jokowi tidak layak dipilih kembali. Masih banyak putra terbaik bangsa yang akan memimpin negara dan membawa Indonesia menjadi lebih baik," tegas Sabrun.[wid]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya