Pemunculan tokoh dari kalangan usia relatif muda dan senior dalam bursa capres-cawapres pada sejumlah survei mencerminkan gairah masyarakat untuk memiliki figur yang mereka dambakan.
Kehadiran mereka harus disambut gembira karena alternatif pilihan menjadi beragam. Dalam konteks ini dikotomi tokoh tua dan muda tidak relevan lagi.
Begitu penilaian pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Emrus Sihombing, menanggapi banyaknya tokoh yang muncul dalam bursa capres-cawapres.
"Munculnya nama-nama yang disebut bakal menjadi capres atau cawapres, hendaknya tidak dilihat dari perbedaan usia tua dan muda. Kita harus melihat kemunculan para tokoh-tokoh itu dalam kerangka kompetensi leadership. Jadi apakah dia tokoh yang disebut muda atau tua ataupun senior, bukan masalah," katanya, Kamis (3/5).
Emrus mempertanyakan kepada tokoh muda apakah punya pengalaman manajerial, skill, dan leadership skill. Kalau semua itu sudah terpenuhi, menurut dia, tidak masalah. Meski demikian, bukan berarti tokoh tua juga tak boleh muncul dalam bursa capres-cawapres.
"Yang kita butuhkan adalah tokoh yang memiliki keahlian, kepemimpinan, dan mereka yang mampu merekatkan elemen bangsa yang mulai dicabik-cabik oleh sekelompok masyarakat. Ini yang sangat penting, bukan soal tua atau muda," ucap Emrus yang mengajar di pascasarjana Universitas Pelita Harapan.
Sederet tokoh yang masuk klasifikasi tua atau senior kata Emrus antara lain Ketua PBNU Said Aqil Siradj, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi Machfud MD, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung.
Sedangkan tokoh yang disebut muda antara lain Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua umum PPP, Romahurmuzy, Gubernur NTB, Zainul Madjdi atau Tuan Guru Bajang, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini menyatakan, partai politik yang akan mengusung capres-cawapres tinggal melakukan komunikasi politik untuk mencari dan memilih figur yang tepat yang akan diputuskan baik sebagai capres maupun cawapres.
"Dalam politik, komunikasi, bargaining, dan tawar menawar untuk mendapatkan posisi apa dan mendukung siapa, itu kan hal wajar. Kita harus tumbuhkan smenagat demokrasi yang sudah kita bangun," ujar Emrus.
Dalam konteks kontestasi pemilihan, Emrus menyarankan agar Pilpres 2019 menampilkan dua pasangan capres-cawapres sehingga demokrasi bisa dilaksanakan dengan baik.
"Jangan dengan satu pasangan saja yang berarti akan melawan kotak kosong, itu tak elok selain itu saya jugamenilai, jika ada tiga pasang atau tiga poros, hanya akan menghabiskan energi dan biaya. Dua pasang sudah sangat ideal. Tinggal rakyat yang memilih dan menantukan siapa pemimpin yang diinginkan," katanya.
[dem]
