Berita

Foto: RMOL

Bisnis

PPLS Diyakini Bikin Pengentasan Kemiskinan Lebih 'Nendang'

KAMIS, 03 MEI 2018 | 12:04 WIB | LAPORAN:

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan bantuan signifikan bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi mengklaim selama 15 tahun terakhir bantuan yang diberikan pemerintah melalui beberapa kementerian, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Mandiri (PNPM Mandiri) banyak memberikan kemajuan bagi pengentasan kemiskinan di negeri ini.

Namun, karena bantuan semacam itu jumlahnya tak begitu besar dan hanya tersebar di beberapa kementerian sehingga dirasa kurang 'nendang'.


"Paling cuma 15 ribu yang dapat di tiap-tiap kementrian," katanya saat menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Nasional Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (Rakornas PKH) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (3/5).

Ia yakin dengan PPLS, pengentasan kemiskinan menjadi lebih baik lagi karena bisa digunakan oleh seluruh kementerian. Termasuk Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya.

"PPLS kami perbaiki agar bisa digunakan oleh semua kementerian secara bersamaan. Alhamdulillah kalau menurut kajian internasional, sistem perlindungan sosial sudah jadi," ujarnya.

"Misalkan konkretnya adalah dengan memadupadankan Program keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan non tunai," terangnya, menambahkan.

Lebih lanjut Pungkis memaparkan, siklus ekonomi manusia Indonesia paling tinggi saat menghadapi lebaran dan tahun baru. Nah, kalau PKH dan bantuan non tunai bisa dipadu maka hasilnya menjadi sangat baik.

"Misalkan dulu PKH diterima Rp 1,3 juta dibagi empat. Itu sekali terima cuma Rp 400 sekian. Kalau kurang 5 ribu, meskipun kecil tapi itu temuan. Bayangkan kalau yang terima kurang 5 ribu sampai 100 ribu orang. Kalau misalkan pembayaran melalui non tunai itu pasti tidak ada lagi kekurangan. Ini masalah teknis. Bukan masalah keinginan untuk berbuat jahat. Makanya kita melakukan perbaikan tata kelola," urainya.

Pungky menjelaskan, Bank Dunia telah memberikan suatu evaluasi agar bantuan jika diberikan sesuai sasaran dan tepat waktu, katakanlah dalam tiga bulan, maka program pengentasan kemiskinan pemerintah dipastikan berjalan maksimal.

"Itu mampu menurunkan 2 sampai 4 persen angka kemiskinan. Itu efeknya bisa besar," pungkasnya.[wid]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya