Api gerakan reformasi sebenarnya sudah padam selama 20 tahun terakhir setelah rezim Orde Baru tumbang.
Hal ini terjadi karena tokoh-tokoh gerakan demokrasi yang berjuang di tahun 1998 lebih memilih berkompromi dengan agenda kapitalisme dan neoliberalisme internasional.
Pernyataan itu dilontarkan jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba, dalam Majelis Reboan yang diselenggarakan Indonesian Democracy Monitor (InDEMO), bertajuk "20 Tahun Reformasi dan Arah Gerakan Pro Demokrasi Indonesia", di Metro Pasar Baru, Krekot Bundar, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).
"Agenda-agenda kapitalisme internasional memperhalus diri. Kalau di zaman Orde Baru mungkin dia melakukan kapitalisasi modal langsung. Pasca reformasi, dipercantik, diperhalus dengan cara memberikan sogokan kepada elite gerakan 98. Memberikan ilusi bahwa ke depan ini harus ada Pemilu, ke depan ini harus kebebasan berpendapat dan lain sebagainya," ujar Ricky Tamba.
Dia melanjutkan, kekuatan kapitalisme dan neoliberalisme sengaja berkompromi dengan para aktivis '98 yang lebih memilih untuk menjadi "agen-agen" mereka di parlemen dan pemerintahan eksekutif. Bukti paling konkret terlihat dari amandemen UUD 45.
"Ini reformis gadungan. Dan elite pengkhianat '98 itu memang sudah bercokol di berbagai lini kekuasaan sehingga mengamandemen UUD 45. Yang paling parah adalah Pasal 33 UUD 45 yang mengatur ekonomi gotong-royong, itu diacak-acak habis-habisan," sesalnya.
Kemudian diperparah dengan banyaknya pasal yang membuka lebar jalur menuju privatisasi total.
"Kemudian persoalan kesejahteraan masyarakat bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban Bupati, Walikota dan sebagainya melalui UU Otonomi daerah," sindir Ricky.
[ald]
