Berita

Hukum

KPK Temukan Uang Rp 3,7 Miliar Di Rumah Orang Tua Bupati Mojokerto

RABU, 02 MEI 2018 | 10:21 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sejumlah Rp 3,7 miliar di rumah orang tua Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan uang itu ditemukan atas serangkaian kegiatan penggeledahan di Kabupaten Mojokerto.

"Dari uang sekitar Rp 4 miliar yang disita KPK dalam penyidikan gratifiksasi di serangkaian penggeledahan di Kabupaten Mojokerto, tim menemukan Rp 3,7 miliar di rumah orangtua tersangka MKP," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/5).


Febri menjelaskan uang yang disita oleh penyidik berupa pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Uang masih dalam bungkusan tas kresek hitam sekitar Rp 700 juta. Sementara sisanya ada di dalam kardus dan tiga tas lain. Mustofa pun berada di tempat saat penggeledahan itu dilakukan.

"Saat penggeledahan dilakukan, MKP sedang berada di lokasi," lanjutnya.

Tidak akan berhenti di situ, KPK juga akan mendalami gratifikasi yang dilakukan melalui perbankan keluarga Mustofa.

"KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi melalui sarana perbankan melalui pihak keluarga," tukasnya.

Sementara itu, sejumlah kendaraan yang disita kepemilikannya diduga atas nama pihak lain.

Mustofa Kamal Pasa diduga telah terlibat dalam dua kasus, yakni kasus suap pembangunan menara telekomunikasi dan kasus penerimaan gratifikasi terkait penggunaan jabatannya.

Dari kasus pertama diduga Mustofa menerima uang sejumlah Rp 2,7 miliar. Pada kasus kedua bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto periode 2010-2015, Zainal Abidin ia menerima sejumlah Rp 3,7 miliar.

Pada kasus pertama Mustofa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara di kasus kedua Mustofa dan Zainal Abidin disangkakan melanggar pasal 12 B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. [ian]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya