Berita

Australia/Net

Dunia

Australia Siap Kirim Pesawat Patroli Militer Untuk Awasi Kapal Korea Utara

SABTU, 28 APRIL 2018 | 14:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Australia akan mengirimkan sebuah pesawat patroli militer untuk mengawasi kapal-kapal Korea Utara yang dicurigai memindahkan barang-barang terlarang yang bertentangan dengan sanksi PBB.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan pada hari Sabtu (28/4).

Pengumuman itu datang sehari setelah para pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan menggelar pertemuan bersejarah di perbatasan kedua negara. Kedua pemimpin negara serumpun itu bersumpah untuk bekerja sama bagi denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea serta perdamaian di masa depan.


Namun, Presiden Amerika Serikat  Donald Trump, yang juga akan bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan dia akan mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang melalui sanksi yang dikenakan dalam upaya untuk mengendalikan program rudal dan nuklir Korea Utara.

Australia, yang adalah sekutu Amerika Serikat juga berjanji untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara.

"Australia akan mengirim pesawat patroli maritim P-8A Poseidon ke Jepang untuk berkontribusi pada penegakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan kami," kata Payne dalam rilis media.

"Pengerahan ini mendukung kampanye internasional untuk menangani perdagangan gelap dan jaringan terkait Korea Utara," sambungnya seperti dimuat Reuters.

Pejabat senior AS mengatakan pada bulan Februari administrasi Trump dan sekutu utama Asia sedang mempersiapkan untuk memperluas interceptions kapal yang dicurigai melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Strategi itu menyerukan pelacakan lebih dekat terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa komponen senjata terlarang dan muatan terlarang lainnya ke dan dari Korea Utara.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, tekanan harus terus dilakukan Korea Utara untuk memastikan semenanjung Korea dibubarkan. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya