Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Sejak 2015, Kualifikasi TKA Direduksi Terus Oleh Pemerintah

SABTU, 28 APRIL 2018 | 03:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Terhitung sejak tahun 2015, pemerintah secara perlahan tapi pasti telah mereduksi kualifikasi tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Proses pereduksian ini dilakukan melalui permen dan perpres yang diterbitkan pemerintahan Joko Widodo.

“Coba lacak secara detail. Ini semua kasat mata,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitter@fahrihamzah, Jumat (27/4).

“Mulai dari penghapusan syarat bahasa, penghapusan rasio TKA dan tenaga kerja lokal, tidak adanya batasan jangka waktu izin, dan penghapusan negative list untuk jabatan tertentu, dan sebagainya,“ urai Fadli.
 

 
Menurutnya, hal itu bukan tidak bisa disebut sebagai  bagian dari penyederhanaan birokrasi. Melainkan penyederhanaan kualifikasi. Termasuk menjadi upaya menjustifikasi dan memberi jalan bagi TKA buruh kasar yang selama ini menuai kontroversi di masyarakat.

“Fakta lapangan tak bisa dibantah, tahun 2015 kami pernah melakukan sidak proyek pembangunan pabrik semen di Bayah. Buruh kasar yang kami temui waktu itu lebih dari 250 orang bahkan ketika awal pembangunan jumlahnya sekitar 750 orang. Buruh kasar semua,” tekannya.

Fadli menilai buruh kasar ini bisa masuk karena pola investasi yang dipakai adalah turnkey project. Ini adalah pola investasi yang menjadi common patern dari investor, Tiongkok. Proyek dibayar semuanya sampai selesai dan akhirnya buruh TKA masuk sebagai paket.

“Investasi harus satu paket dengan tenaga kerja dari berbagai lini termasuk lini yang paling rendah yaitu buruh kasar. Pola ini jelas sekali bertentangan dengan UU kita. Tapi apalah daya. Pemerintah kita sudah terlanjur menandatangi MoU kerjasama investasi dengan Tiongkok,” tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya