Proses hukum politisi Nasdem Vicktor Laiskodat dikeluhkan. Meski secara eksplisit tidak menyebut nama Vicktor, namun secara implisit keluhan yang disampaikan Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat dijamu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (22/4), benar-benar dimaksudkan untuk Vicktor.
"Bahkan penista-penista itu ada yang menjadi calon gubernur. Itulah yang kita sampaikan keluhan umat kepada Presiden dalam pertemuan di Istana Bogor," kata Anggota PA 212 Yusuf Muhammad Martak saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4).
Vicktor saat ini tengah sibuk mengurus pemenangan sebagai calon gubernur NTT. Sebelumnya Vicktor dilaporkan atas pidatonya yang menyebut sejumlah partai politik mendukung pro-khilafah dan intoleran. Adapun pelapornya adalah Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS. Viktor disebut melanggar Pasal 156 KUHP atau UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Dikatkan Yusuf Muhammad, pertemuan dengan Jokowi yang berlangsung di Masjid Istana Bogor itu membahas soal penegakan hukum terhadap kriminalisasi ulama.
Yusuf mengatakan keluhan yang sudah pernah disampaiakan kepada Jokowi sebelum pertamuan Bogor. Ketika itu Jokowi langsung memerintahkan Menkopolhukam untuk menindaklanjutinya.
"Namun setelah berjalannya waktu 9 bulan, tidak ada satupun kasus-kasus yang menimpa ulama diselesaikan dengan baik," kata dia.
Dalam pertemuan di Bogor, Muhammad Artak mengatakan bersama rekan-rekannya kembali mengeluhkan soal belum tuntasnya kasus yang menimpa para ulama dan aktivis 212. Padahal menurut mereka cacat dari segi penegakan hukum.
Sebaliknya, mereka mengeluh ke Jokowi karena laporan terhada orang-orang yang menistakan Islam dan ulama cenderung lama dalam proses penangananya.
[dem]
