Berita

Yusril/Net

Politik

Yusril: Menristekdikti Tidak Bisa Copot Warek Perguruan Tinggi Swasta

RABU, 25 APRIL 2018 | 07:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Wakil Rektor I Universitas Trisakti (Usakti), Yuzwar Z. Basri menilai ada yang janggal di balik keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mencopot dirinya.

Apalagi, dia kini tengah memperjuangkan upaya penegerian Usakti yang telah berjalan selama 16 tahun. Yuzwar menilai pencopotan ini sebagai  upaya menghalangi penyelamatan aset negara tersebut.

"Ini saya melihat ada latar belakang politik, karena saya adalah salah satu orang yang sedang berjuang guna mempertahankan asset Negara dari upaya penguasaan oleh pihak swasta," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima reaksi, Rabu (25/4).


Selain itu, Yuzwar menyabut pencopotan tersebut telah menyalahi prosedur pengangkatan dan pemberhentian wakil rektor seperti yang tercantum pada Statuta Usakti.

Kata dia, Menristekdikti M Nasir tidak bisa mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan wakil rektor I sebuah perguruan tinggi swasta. Sebab, mekanisme yang ada menyebut bahwa warek hanya bisa dicopot melalui mekanisme kampus. Di Usakti, pencopotan ini diatur dalam Statuta Usakti.

"Alasan pemberhentiannya tidak jelas. Ini yang membuat saya memperjuangkan keadilan dan menggugat ke PTUN, padahal banyak pejabat lainnya yang sama-sama habis masa jabatnya tapi tetap dipertahankan bahkan diperpanjang karena mendukung Pjs Rektor,"kata Yuswar.

Yuzwar telah mengeluarkan gugatan kepada Menristekdikti M Nasir atas penerbitan Kepmen 458/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Pemberhentian Yuswar sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti.

Gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan teregister 269/G/2017/PTUN.JKT pada 20 Desember 2017.

Sidang kasus ini, sudah sampai pada kesimpulan dan putusan akan dibacakan pada awal Mei mendatang.

Yuzwar berharap pengadilan dapat memenangkan dirinya, sehingga ia bisa kembali berjuang mempertahankan aset negara yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun tersebut.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa disini saya bukan mempertahan posisi maupun kekayaan saya pribadi, namun ini adalah kekayaan milik negara, dan saya berharap bahwa Usakti ini dapat menjadi Universitas Negeri. Jika nanti trisakti sudah berhasil menjadi negeri saya juga akan berhenti, sebab saya juga sudah sangat lelah untuk terus memperjuangkan ini," tukasnya.

Senada dengan itu, kuasa hukum Yuzwar, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Menteri Nasir tidak punya alasan kuat mencabut jabatan Yuzwar.

Sebab, Usakti sekarang masih berupa perguruan tinggi swasta dan belum menjadi perguruan tinggi negeri. Sehingga keputusan untuk mengangkat maupun memberhentikan pembantu rektor tergantung pada statuta masing-masing universitas.

"Pada Statuta Usakti tertulis bahwa pemberhentian pembantu rektor adalah harus melalui pertimbangan Senat Universitas. Nah hal ini tidak dilakukan oleh Menristek Dikti," tukasnya.

Atas alasan itu juga, dia optimis akan memenangkan gugatan kliennya ini.

"Dari alasan hukum dan bukti kami yang kuat, kami optimis pengadilan akan membatalkan keabsahan Surat Keputusan dari pihak tergugat," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya