Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto harus mulai mengkaji ulang pencapresannya di Pilpres 2019. Sebab, elektabiltas mantan Danjen Kopassus itu cenderung berada di bawah angka 30 persen dalam berbagai hasil rilis lembaga survei.
Elektabilitas Prabowo jauh berada di bawah rivalnya, petahana Presiden Joko Widodo. Di survei Median, elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sementara Prabowo 20,4 persen. Sedangan hasil survei Cyrus Network, Jokowi 58,5 persen dan Prabowo 21,8 persen.
Sementara hasil pertanyaan terbuka yang dirilis Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) elektabilitas Jokowi 35,1 dan Prabowo 12,0 persen.
Jarak elektabilitas yang jauh antar keduanya kembali tergambar dalam hasil survei teranyar
Litbang Kompas. Dalam survei ini, Jokowi mendapat elektabilitas 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen.
Atas alasn itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa Prabowo dan partai pengusung perlu melakukan evaluasi.
"Melihat dari sudut itu, Prabowo dan partai pengusungnya perlu melakukan evaluasi dan kalkulasi politik yang matang, sehingga apakah tetap maju atau tidak. Tapi realitas yang ada sekarang tampaknya perlu ada pengkajian yang sangat dalam," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/4).
Peluang Prabowo menjadi king maker dalam pilpres masih terbuka. Apalagi, sambung Emrus, Prabowo masih belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
Selain itu, Prabowo juga terbilang sukses sebagai king maker. Sebab dia berhasil mengorbitkan nama-nama beken seperti, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Anies Baswedan.
"Udah bawa Jokowi, Ahok, Anies, kenapa nggak jadi king maker saja?" tutup Emrus.
Kata Emrus, selain menjadi king maker, Prabowo juga memiliki opsi lain, yaitu menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.
Alternatif ini memang akan mendowngrade Prabowo, tapi jika ada kesepakatan antar pendukung Prabowo dan Jokowi, maka opsi itu tidak salah untuk dicoba.
"Sekarang kan sudah ada wacana Prabowo sebagai wakil presiden pendamping Jokowi. Itu bisa saja terjadi karena politik bisa saja berubah. Alternatif itu bisa dipakai juga," tukasnya.
[ian]
