Berita

Foto: Ist

Politik

PILKADA KALTIM 2018

Ini Cara Rusmadi-Safaruddin Tekan Angka Pengangguran Di Kaltim

Komit Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja
RABU, 25 APRIL 2018 | 02:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4, Rusmadi Wongso dan Safaruddin menyoroti tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur.

Menurut Rusmadi, tingginya tingkat pengangguran tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi dia dan pasangannya.

Pasangan ini bertekad untuk mengatasi angka pengangguran di provinsi berjuluk Benua Etam yang menurut data BPS pada 2017 mencapai 6,91 persen.


Rusmadi optimis melalui Dasacita atau 10 program kerja yang ditawarkannya bisa menyerap lapangan kerja lebih dari 100 ribu.

"Dasacita yang diprediksi menyerap tenaga kerja  adalah sektor yang menjadi sumbu ekonomi Kaltim di luar Migas. Misalnya Kaltim Membangun Desa, Kaltim Swasembada, Kaltim Kreatif dan Kaltim Mulus," kata dia dalam keterangannya, Selasa (24/4).

Rusmadi menilai, meningkatnya jumlah pengangguran akibat tidak seimbangnya lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Belum lagi, sebagian besar tenaga kerja bertumpu pada industri pertambangan yang beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan minus.

"Di samping itu, kurangnya keterampilan dari para tenaga kerja tersebut," ujar Rusmadi.

Mantan Sekda Pemprov Kaltim itu mengatakan, untuk menekan angka pengangguran di Kaltim, pihaknya bertekad menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi, kreatif, serta menumbuh kembangkan usaha kecil menengah yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru.

"Saya Insya Allah, lima tahun kedepan angka pengangguran di bawah lima persen. Atau kalau kondisi kita ini bisa 4 persen lah," kata Rusmadi.

Dia menjelaskan, pemicu angka pengangguran di Kaltim bermuara dari masyarakat miskin yang ada di pedesaan.

"Konsennya di masyarakat desa," kata calon gubernur yang diusung PDIP dan Hanura itu.

Rusmadi menjelaskan, pembukaan lapangan kerja  akan dilakukan berdasarkan potensi daerah provinsi Kaltim yang begitu besar. Dari sektor perkebunan saja, dia sudah memprogramkan perluasan sawit 50 ribu hektare.

"Ini saja bisa menyerap 50 ribu pekerja,” ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, izin lahan sawit yang sudah dikeluarkan pemerintah seluas 3,3 juta hektare. Saat ini yang sudah ditanam baru 1,1 juta hektare. Sehingga, masih ada 2,2 juta hektare lagi yang belum ditanam.

"Ini bakal menyerap 1 juta tenaga kerja. Perkiraan saya setiap 2,2 hektare bisa digarap 1 orang,” beber Rusmadi.

Rusmadi juga akan mengajak bupati di Kaltim bersikap tegas agar 2,2 juta hektare lahan yang belum ditanam izinnya dicabut dan diberikan kepada perusahaan lain yang mau berinvestasi kebun sawit.

"Izin lahan sawit ini ada di bupati, dan saya ketika menjabat sebagai gubernur akan turun langsung mengevaluasi kebun sawit yang tak ditanam. Sesuai UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, izin sawit bisa dicabut jika 3 tahun belum ada penanaman sebesar 30 persen total luas lahan,” tegas Rusmadi.

Sementara Safaruddin mengungkapkan, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah pelatihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, sistem magang di tempat kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat melalui pendidikan nonformal, kursus, ataupun lain-lain.

"Sektor informal biasanya banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sehingga dengan mengembangkan sektor informal akan membantu mengatasi masalah pengangguran,” jelas mantan Kapolda Kaltim itu. [sam]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya