Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Partai Pengusung Perlu Evaluasi Pencapresan Prabowo

SELASA, 24 APRIL 2018 | 13:25 WIB | LAPORAN:

Tingkat elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang cenderung berada di bawah angka 30 persen harus menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan evaluasi pencapresan.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/4).

Elektabilitas Prabowo selama ini jauh berada di bawah rivalnya, petahana Presiden Joko Widodo. Di survei Median, elektabilitas Jokowi 36,2 persen, sementara Prabowo 20,4 persen. Sedangan hasil survei Cyrus Network, Jokowi 58,5 persen dan Prabowo 21,8 persen.


Sementara hasil pertanyaan terbuka yang dirilis Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) elektabilitas Jokowi 35,1 dan Prabowo 12,0 persen.

Jarak elektabilitas yang jauh antar keduanya kembali tergambar dalam hasil survei teranyar Litbang Kompas. Dalam survei ini, Jokowi mendapat elektabilitas 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen.

"Melihat dari sudut itu, Prabowo dan partai pengusungnya perlu melakukan evaluasi dan kalkulasi politik yang matang, sehingga apakah tetap maju atau tidak. Tapi realitas yang ada sekarang tampaknya perlu ada pengkajian yang sangat dalam," ujarnya.

Kata Emrus, kemungkinan Prabowo jadi king maker masih terbuka. Apalagi, mantan Danjen Kopassus itu masih belum mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

"Prabowo belum menyatakan secara definitif untuk maju. Sehingga tidak salah kalau memang ada keputusan jadi king maker," tukasnya.

Menurutnya, Prabowo terbilang sukses sebagai king maker. Sebab dia berhasil mengorbitkan nama-nama beken seperti, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Anies Baswedan.   

"Udah bawa Jokowi, Ahok, Anies, kenapa nggak jadi king maker saja?" tutup Emrus. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya