Berita

Ichsan Firdaus/RMOL

Politik

Lusa, Komisi IX Panggil Menaker Dan Imigrasi Soal TKA

SELASA, 24 APRIL 2018 | 09:46 WIB | LAPORAN:

Komisi IX DPR akan segera memanggil Kementerian Ketenagakerjaan dan Dirjen Imigrasi untuk dimintai penjelasan mereka terkait temuan Ombudsman RI baru-baru ini.

Dalam temuan Ombudsman itu, setiap hari ada dua pesawat membawa para tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

"Komisi IX akan memanggil Menaker, Dirjen Imigrasi dan beberapa pihak terkait perihal masalah tenaga kerja asing itu tanggal 26 April," ujar Wakil Ketua Komisi IX, Ichsan Firdaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/4).


Ichsan menekankan polemik TKA bukanlah isu baru. Sehingga, lanjut dia, tidak tepat jika temuan Ombudsman dikaitkan dengan penerbitan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA.

Ia juga mengingatkan bahwa sudah pernah dibuat panitia kerja Komisi IX untuk menyelesaikan polemik tenaga asing di Indonesia.  Panggilan menaker nanti bukan semata membahas temuan Ombudsman, tapi juga tindak lanjut rekomendasi Panja TKA.

"Komisi IX sudah membuat panja dan memberikan rekomendasi yang ingin kita lakukan adalah mempertanyakan tindak lanjut dari panja itu kepada Menaker," jelasnya.

Data Ombudsman menunjukkan bahwa tenaga kerja asing (TKA) hampir setiap hari masuk ke dalam negeri. Sebanyak 70 persen TKA di antaranya didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30 persen sisanya menggunakan transportasi laut.

Anggota Ombudsman, Laode Ida menyebut arus penerbangan TKA terbanyak setiap hari adalah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Kami melihat arus tenaga kerja asing setiap hari menggunakan pesawat terbang. Mereka tiba jam 03.00 dan jam 06.00 waktu setempat. Itu setiap hari, kita pantau-pantau sekarang ini. Kedatangan itu tidak pernah terputus," bebernya.

Investigasi Ombudsman juga menemukan fakta bahwa kedatangan TKA secara masif ini beriringan dengan investasi Tiongkok di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

"Sehingga modal yang mereka bawa itu secara langsung menyertakan tenaga kerja yang mereka butuhkan, proyek-proyek atau investasi yang mereka bawa itu. Ini sebenarnya menunjukan bahwa nilai investasi untuk rakyat itu sangat kecil," tukasnya.[wid]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya