Berita

Suhardi Alius di Universitas Indonesia/Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT Minta Rekrutmen Guru Dan Dosen Diperketat

SELASA, 24 APRIL 2018 | 09:33 WIB | LAPORAN:

Rektor dan pengelola Perguruan Tinggi harus bertanggung jawab dalam mendidik para generasi muda, khususnya mahasiswa agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme.

Jangan sampai mereka nantinya tercemari dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat menggoyang keutuhan NKRI ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Indonesia (UI) terkait Pendidikan, Penelitian, Pengabdian terhadap Masyarakat dan Pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme.


Dalam penandatanganan MoU  yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/4) ini, Kepala BNPT juga berkesempatan untuk memberikan kuliah umum terkait Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme

"Ini karena para mahasiswa, dan anak-anak direntang umur 15-25 tahun itu punya potensi untuk disusupi paham-paham radikal terorisme itu. Ini yang harus kita jaga, mereka harus dididik yang benar. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas itu, agar ada semacam daya tahan untuk mereka," ujar Suhardi.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga para dosen. Karena dari hasil investigasi yang dilakukan BNPT ada juga dosen dan guru yang terpapar paham radikal.

"Untuk itu kita minta pada Menristek Dikti, Mendikbud agar perekrutan guru dan dosen itu bisa diperketat lagi agar nantinya tidak melahirkan paham-paham radikal pada anak didiknya," ujar Kepala BNPT.

Suhardi juga mengatakan, dibutuhkannya peran-peran dari  pada dosen dan rektor serta para ahli untuk mendukung pencegahan paham radikal terorisme. Karena  tidak semua metode pencegahan akan sesuai tempat dan situasinya.

:Terorisme memang ancaman global, tapi yang bisa mengindentifikasi akar masalahnya ya dari negara masing-masing, kita butuh para pakar, para ahli, para professor untuk mengindetifikasi masalahnya, sehingga bisa didapatkan cara dan formula yang pas untuk mencegah dan menanggulanginya," kata alumni Akpol tahun 1985 ini.

Tak lupa mantan Kapolda Jawa barat ini juga menyinggung tentang kegiatan yang sebelumnya ia adakan bersama Kemenristekdikti dengan mengumpulkan 3 ribu rektor perguruan tinggi se Indonesia di Bali terkait penguatan rektor dan perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme dan terorisme.

"Kami minta kepada para rektor perguruan tinggi agar bertanggung jawab terhadap anak muda, dalam mendidik mereka, sehingga tidak terpapar radikalisme dan terorisme,” papar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Terkait penandatanganan MoU yang telah dilakukan, mantan Wakapolda Metro Jaya ini berharap ke depannya upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme dengan
didukung hasil-hasil riset dan penelitian dari UI akan berjalan lebih maksimal.

"Boarding school yang ada di medan nantinya akan dijadikan semacam laboratorium oleh UI untuk mengidentifikasi dan mencarikan solusi atau formula karena pendekatan secara human atau soft approach itu sangat bermanfaat," ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

"Kami berharap dengan dijalankannya kerja sama ini, kita bisa menjalankan program-program yang dapat mencegah radikalisme, caranya? Nanti akan bentuk forum-forum kebangsaan, atau kurikulum terkait kebangsaan dan bisa juga mengundang pakar-pakar agar pengetahuan mereka para mahasiswa bisa dicerahkan" tutur Rektor UI, Muhammad Anis.[wid]
 

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya