Jelang Pilkada dan Pilpres, penyebaran paham radikalisme di kampus perlu diwaspadai. Dikhawatirkan penyebaran paÂham ini semakin meningkat, karena mahasiswa selalu jadi target radikalisme.
Hal tersebut dikatakan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Indonesia (UI), dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di UI, Depok, kemarin.
"Kekhawatiran ini muncul karena pada kenyataannya kita masih berkutat dengan masalah yang dapat memecah belah persatuan. Padahal, masyarakat negara lain sudah membahas revolusi industri 4.0, tapi kita masih membahas masalah perÂbedaan," katanya.
Nasir mengapresiasi terbangunnya kerja sama BNPTdan UIdalam upaya menangkal berkembangnya aksi radikalisme di perguruan tinggi. Sebab, kerja sama ini untuk menangÂkal aksi radikalisme. "Ideologi kita itu Pancasila, dan itu sudah harga mati, nggak bisa dirubah," ujarnya.
Nasir juga percaya, peneraÂpan program bela negara di lingkungan kampus merupaÂkan langkah yang tepat untuk menangkal penyebaran paham radikalisme. Apalagi mahasiswa adalah pintu gerbang untuk memajukan Indonesia sehingga perlu diberikan bimbingan dan pembinaan yang baik terkait pemahaman ideologi negara.
"Nasionalisme dan bela negara harus kita dorong, radikalisme dan intoleran harus kita tangkal," paparnya.
Di tempat sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius meminta para mahasiswa untuk menjadi agen penangkal paham radikalisme sesuai bidangnya masing-masing.
Sebab, di tengah meningkatnya dinamika pembangunan nasional, pemerintah masih membutuhÂkan banyak tenaga ahli hukum, ekonomi, energi dan lainnya dalam mewujudkan Ketahanan Nasional (Tannas) yang kuat.
"Jika Tannas itu kuat, maka eksistensi negeri ini otomatis akan tetap terjaga. Karena kita dapat memetakan masalah pertahanan nasional serta mampu memberikan solusi atas permasalahan radikalisme di Indonesia," paparnya.
Selain itu, Suhardi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak memberi stigma terhadap agama terkait dengan masalah terorisme. Alasannya, karena fenomena itu muncul akibat adanya penyimpangan, dan para pelaku tidak menyadari akan hak itu. ***
