MEMASUKI tahun politik, khususnya pemilihan presiden yang akan dihelat pada 2019, Indonesia diguncang isu ganti presiden. Sebagian orang boleh jadi menganggap sepi dengan hiruk pikuk politik, bisa jadi karena mereka tak peduli atau apatis, atau bahkan terlanjur memilih hidup apolitis.
Tetapi bagi rakyat kecil mungkin mereka tak sempat ikut memikirkan riuh rendah isu politik sebab keseharian mereka diliputi dengan kesibukan mencari rejeki untuk sekedar makan, membayar kontrakan sepetak, susu anak, dan sebagainya.
Di lain sisi, jika kita amati melalui sosial media sebagai bagian dari keseharian masyarakat 'jaman now', ternyata tak sepi rakyat ambil peduli dengan isu politik, terutama terkait pemilihan Presiden mendatang. Secara garis besar, kita bisa memilah rakyat kedalam dua kubu, antara pro Jokowi dan anti Jokowi.
Kubu yang menginginkan pemimpin baru mengekspresikan aspirasi politik mereka secara unik. Fenomena maraknya kaos bertuliskan #2019GANTIPRESIDEN menjelaskan hal ini. Apalah artinya sebuah nama, kata Shakespeare. Dengan kalimat serupa, barangkali kita bisa katakan apalah arti sehelai kaos? Barangkali tak ada makna yang cukup berarti tentang kaos sebagai kaos. Tapi lain halnya, ketika kaos itu merupakan medium di mana rakyat membubuhkan aspirasi politik mereka.
Kaos, dalam hal ini, menjadi semacam bentuk protes. Ia mewakili kejenuhan rakyat akan keadaan saat ini di mana mereka merasa kehidupan tak lebih baik, bahkan semakin sulit. Kaos, dalam konteks politik, bisa dilihat sebagai penagih janji Jokowi yang tak kunjung ditepati.
Anda bisa memeriksa ulang jejak digital terkait sederet janji Jokowi mulai dari urusan akan membuka 10 juta Lapangan Pekerjaan, tidak akan berhutang, dan sederet janji yang bisa anda cek sendiri. Jangan lupa juga untuk mengecek Nawacita yang tak pernah disebut-sebut lagi. satu yang tak kalah penting adalah Trisakti yang konon kabarnya adalah nafas dari pemerintahan Jokowi.
Sebagaimana kita tahu, Trisakti yang diusung Bung Karno mengandung tiga pokok pikiran:
1. Berdaulat di bidang Politik.
2. Berdikari di bidang ekonomi.
3. Berkepribadian di bidang kebudayaan.
Pertanyaan kita, apakah saat ini kita berdaulat atau masih didikte asing? Apakah bisa kita menjadi bangsa berdikari dengan landasan hutang? Apakah kita telah menjadi bangsa dengan kepribadian yang kuat?
Para pendukung Jokowi boleh jadi bertahan dengan argumen bahwa pemerintah telah membangun infrastruktur seperti jalan dan sebagainya. Pertanyaan saya kemudian, kira-kira jalan yang dibangun itu memberi keuntungan untuk siapa? Pedagang kecil atau pengusaha besar terlebih investor asing?
Dalam suatu pidato, Jokowi merespon beberapa hal yang mengkritik kepemimpinannya. Ia merespon pidato Prabowo Subianto yang mengutip Ghost Fleet, padahal itu adalah upaya sesama bangsa untuk saling mengingatkan, agar Bahtera bernama Indonesia ini tak karam menghantam karang oleh sebab kemudi berada di tangan nakhoda yang tak pandai membaca arah angin. Respon lain yang juga diberikan Jokowi adalah soal Kaos.
Rasanya saya memang harus membuka dan menutup tulisan ini dengan soal kaos. Menurut Jokowi, fenomena kaos #2019GANTIPRESIDEN itu bukan peristiwa apa-apa, sebab tidak mungkin presiden diganti hanya dengan kaos. Rasanya saya harus tertawa untuk hal ini. Bagaimana mungkin seorang presiden begitu naif dalam melihat fenomena 'kaos politik'.
Sekali lagi, ini kaos bukan sekadar kaos, melainkan kaos yang menjadi juru tagih janji penguasa terhadap rakyatnya. Ia adalah ekspresi kejenuhan rakyat sebab janji tak kunjung ditepati. Jika toh benar apa yang dikatakan Jokowi, apalah arti sebuah kaos, maka pertanyaan saya kenapa belakangan ini muncul kaos bertuliskan #2019TetapJokowi? [***]
Iwan Sumule(Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
