Berita

Haris Pertama/Net

Publika

KNPI Harus Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 21:40 WIB

INDONESIA sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Namun kenyataannya hingga generasi milineal belum terwujud apa yang menjadi cita-cita bangsa yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu penyebab utama dari keterbelakangan bangsa Indonesia adalah merajalelanya praktik-praktik korupsi dalam sistem pemerintahan dan proses pembangunan. Korupsi bahkan ditenggarai sudah menjadi budaya, kebiasaan yang dianggap wajar bukan saja oleh para penyelenggara negara, tetapi bahkan dalam pandangan masyarakat biasa, korupsi juga dianggap perilaku wajar.

Dalam banyak penelitian banyak mendapatkan fakta-fakta yang cukup memprihatinkan karena budaya korupsi memang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara tetapi juga dilakukan oleh masyarakat sipil baik dari golongan tinggi sampai golongan rendah. Hal tersebut yang menyebabkan korupsi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat indonesia.


Namun sejarah korupsi bukanlah budaya asli Indonesia, korupsi adalah salah satu peninggalan jaman penjajahan yang tersisa. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perilaku korupsi  tersebut merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Perusahaan Dagang Hindia Belanda (VOC) akhirnya tutup karena perilaku korup para pejabatnya. Sehingga, jika hingga hari ini masih ada orang Indonesia yang belum mampu menanggalkan perilaku itu, maka ia masih terikat pada warisan zaman penjajahan.

Warisan budaya buruk peninggalan Belanda tersebut ibarat virus telah menggerogoti perilaku dan sistem penyelenggaraan negara kita dari era kemerdekaan hingga kini era reformasi. Dalam banyak data, dari tahun 2004 hingga 2016, total sudah ada 650 orang dari beragam latar belakang yang ditangkap oleh KPK. Banyaknya para pejabat yang ditangkap menandakan perilaku korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Komitmen Pemerintah Jokowi

Pemberatasan Korupsi dalam sistem dan kehidupan kita sebagai bangsa memang tidak mudah. Karena yang kita lawan dan perangi adalah perilaku yang telah membudaya. Meski komitem Presiden Jokowi dalam pemberatasan korupsi tidak kita ragukan, terbukti indek kenerja KPK terus meningkat, namun masih diperlukan kerja-kerja ekstra untuk memberantas kejahatan extra-ordinary crime tersebut. Ibaratnya pemberatasan korupsi di Indonesia baru menyentuh permukaan, masih ada gunung es perilaku dan budaya korupsi yang harus dirobohkan.  

Peran KNPI

KNPI sebagai organisasi modern generasi muda, generasi penerus bangsa. Yang juga merupakan salah satu Kawah Candardimuka tempat menempa dan menyeleksi anak muda yang akan tampil sebagai pemimpin bangsa. Sudah seharusnya menjadi garda terdepan untuk membangun budaya baru, budaya sehat untuk kepentingan bangsa ke depan. Yakni budaya anti korupsi. Intinya KNPI harus menjadi garda terdepan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Karena korban kejahatan korupsi adalah masyarakat dan rakyat  Indonesia, maka peran aktif civil society juga harus semakin digiatkan. Semangat pemberantasan dan pencegahan korupsi harus menjadi budaya baru bagi generasi muda Indonesia. Budaya yang harus menjadi agenda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah di masa kini untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial. [***]

Haris Pertama
(Kandidat Ketua Umum KNPI)

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya