Kalangan pengusaha industri makanan dan minuman angkat suara soal putusan pemerintah dalam penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik. Menurut para pengusaha tersebut, kebijakan ini akan menyebabkan guncangan besar terhadap industri makanan minuman yang selama ini menjadi sandaran perekonomian Indonesia.
Juru bicara Forum Lintas Asosiasi lndustri Makanan dan Minuman (FLAIMM), Rachmat Hidayat mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki lebih banyak dampak negatif dibanding positifnya.
"Usulan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk mengenakan pajak antara 5 persen hingga 26 persen terhadap impor bahan baku plastik kemasan selama 5 tahun akan berdampak secara langsung terhadap industri yang pada akhirnya akan melakukan langkah efisiensi," ujar Rahmat di Jakarta, Kamis (19/4).
Rachmat mengungkapkan, saat ini petisi telah diajukan oleh Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap Polyethylene therephthalate (PET) yang diduga dumping atau disubsidi dari China, Korea dan Malaysia.
Hasil investigasi KADI menyatakan bahwa ketiga negara tersebut terbukti melakukan dumping atau subsidi sehingga barang mereka lebih murah dibanding dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan BMAD atau pajak bea masuk sebanyak 5 persen hingga 26 persen.
Menanggapi rekomendasi KADI, Rachmat menegaskan bahwa jika BMAD diberlakukan, maka akan memberatkan industri makanan minuman karena harga bahan baku akan jadi lebih mahal. Padahal, industri makanan minuman selama ini menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui pajak, devisa hasil ekspor, investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Hal tersebut dibuktikan dengan neraca perdagangan produk mamin yang sanggup mencatatkan tren positif di 2016. Serta berhasil mencatatkan nilai ekspor setara USD26,3 miliar atau surplus USD16,8 miliar.
Berdasar data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2017, industri mamin merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor nonmigas terbesar yaitu 34,34 persen dengan serapan tenaga kerja lebih dari empat juta orang. Itu belum termasuk multiplier effect industri mamin yang rata-rata mencapai empat kali lipat dari hulu hingga hilir.
Melihat capaian kinerja yang secara konsisten, tidak mengherankan jika industri mamin ditempatkan pemerintah dalam urutan teratas industri prioritas nasional dalam Rancangan Pengembangan Industri Nasional 2015-2035.
[rry]
