Berita

Koerniatmanto Soetoprawiro/Net

Politik

Sesuai UUD dan Putusan MK, Pengelolaan Keuangan Negara Harus Diatur UU

KAMIS, 19 APRIL 2018 | 23:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Urusan Milik Daerah (BUMD), atau yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam pasal 33 UUD 1945 haruslah diatur dengan UU.

Dengan demikian, sungguh tepat mekanisme pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus diatur dengan UU. Bahkan pendapatan bagian laba BUMN juga harus diatur dengan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.

Begitu ditegaskan saksi ahli dari Universitas Katolik Parahyangan, Koerniatmanto Soetoprawiro yang dihadirkan dalam judicial review (JR) UU 19/2003 tentang BUMN dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/4).


Uji materi UU BUMN ini diajukan AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakari dan didukung penuh oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).  

Sidang gugatan kali ini beragendaka mendengar keterangan para saksi ahli dari pihak pemohon. Para Pemohon mempermasalahakan Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN dan pasal 4 ayat 4 tentang perubahan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang terdapat dalam UU BUMN.

Dalam penjelasannya, Koerniatmanto menegaskan tentang Keuangan Negara, UUD NRI 1945 telah mengaturnya dalam Pasal 23c yang berbunyi “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU.”

Perintah UUD itu diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU 17/2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa atas bunyi Pasal 23C UUD 1945 ini, terdapat “hal-hal lain mengenai keuangan negara” yang secara konstitusional diperintahkan untuk “diatur dengan UU”.

"Dalam Putusan 48/PUU-XI/2013 tersebut di atas, MK memandang bahwa dengan demikian, selain secara konstitusional dikenal adanya mekanisme pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dikenal pula mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C yang diperintahkan untuk diatur dengan UU. Pasal 23C UUD 1945 ini kemudian menjadi dasar pembentukan UU 17/2003, tentang Keuangan Negara," urainya.  

"Sedemikian luasnya pengertian keuangan negara, sehingga dalam perspektif pengelolaan keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan," sambung Koerniatmanto.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka BUMN, BUMD, atau yang menyelenggarakan amanah konstitusional sebagaimana termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.   

MK lebih jauh berpandangan bahwa oleh karena itu dari perspektif modal, badan hukum atau nama lain yang sejenis, yang  menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dengan demikian dari perpektif ini dan fungsinya, badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat.

"Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara, termasuk sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 haruslah diatur dengan UU," tegasnya.

"Dengan demikian, sungguh tepat mekanisme pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus diatur dengan UU, bahkan pendapatan bagian laba BUMN (dividen) pun diatur dengan UU yaitu dengan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya," tutup doktor lulusan Universitas Airlangga. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya