Pergantian Direksi PT. Pos Indonesia Jangan Untuk Kepentingan Pribadi

PT Pos Indonesia melalui Direktur Jaringan, Retail dan Sumber Daya Manusia, Ira Puspadewi, dianggap memecat atau mem-PHK secara semena-mena serta melanggar HAM terhadap empat klien mereka.

Empat orang karyawan PT Pos itu adalah Ketua DPW IV SPSI, Fadhol Wahab; Ketua DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Deni Sutarya; Sekjen DPW Khusus SPPI-Kantor Pusat, Rachmad Fadjar dan Sekretaris DPW IV SPPI-Jabodetabek dan Banten, Adang Sukarya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung gerakan ganti direksi PT. Pos Indonesia.

"Sudah ada hastag #2019gantidireksi itu sudah bagus dan saya mendukung tetapi pada dasarnya seluruh rakyat harus digerakin karena pos milik rakyat, sebelum Indonesia merdeka sudah ada Pos kok," jelas dia dalam acara diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan persoalan PT Pos Indonesia untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu, menurutnya, pengangkatan direktur dan komisaris BUMN bukan persoalan profesionalisme semata namun pada kepentingan politik akomodatif.

"Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saat ini saja tapi di beberapa negara juga terjadi. Ini hrs segera dibenahi. Kompetensi dan integritas jadi penting dalam kembangkan sebuah perusahaan. Jangan ada yang jadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah," sambungnya di tempat yang sama. [sam]