Berita

Dewan Pers/Net

Politik

PWI Pusat Didesak Keluarkan Mosi Tidak Percaya Untuk Dewan Pers

RABU, 18 APRIL 2018 | 04:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Dewan Pers merevisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) merupakan sebuah penghianatan terhadap sejarah lahirnya pers di Tanah Air.

Begitu kata Ketua PWI Provinsi Kalimantan Utara Iskandar Zulkarnaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (18/4).

“PWI Provinsi  Kalimantan Utara sangat menyesalkan dan menolak rencana tersebut. Rencana Dewan Pers mengubah tanggal Hari Pers Nasional hanya akan menimbulkan kegaduhan di kalangan insan pers dan hanya akan menciptakan perpecahan antarwartawan dan organisasi kewartawanan,” ujarnya.


Menurutnya, sikap Dewan Pers di bawah kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo ini tak lebih dari sekadar memuaskan segelintir pihak yang tak ingin melihat organisasi PWI menjadi bertambah besar.

Setidaknya ada 7 pernyataan sikap yang dikeluarkan PWI Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan rencana revisi tanggal HPN.

Pertama, mereka menolak keras perubahan tanggal peringatan HPN, yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari, dengan alasan apapun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI 5/1985, tanggal 23 Januari 1985.

“Kedua, mendesak Dewan Pers untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional dan tidak mengangkangi Keputusan Presiden RI 5/1985 tanggal 23 Januari 1985,” sambung Iskandar.

PWI Kaltara juga mendesak Dewan Pers untuk tidak mengutak-atik tanggal peringatan HPN yang selalu diperingati setiap 9 Februari dalam kesempatan apapun.

“Kami juga mendukung sikap Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menolak tegas perubahan tanggal peringatan HPN,” sambungnya,

Kelima, kami desak Pengurus Pusat PWI untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di seluruh PWI Provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, kami mendesak Pengurus Pusat PWI membuat Mosi Tidak Percaya kepada Dewan Pers, khususnya terhadap eksistensi Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo.

“Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional,” tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya