Perekonomian Indonesia sejak amandemen UUD 1945 sudah mengarah kepada praktik neoliberalisme. Munculnya kasus Century adalah dampak dari praktik neolib yang murni diterapkan sejak tahun 2004.
"Praktik neoliberalisme di perbankan itu sangat berbahaya. Kemandirian BI itu sudah tidak ada lagi pasca amandemen," kata ekonom Dina Nurul Fitria dalam diakusi Skandal Century bertemakan "Setelah Budiono Tersangka, Siapa Berikutnya?" di Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).
Ia menyebut BI sebagai bank sentral tidak diatur detail dalam UUD 45 naskah asli, tetapi sistem keuangan negara yang diatur detail. Sementara pasca amandemen dalam Pasal 23 ayat d disebutkan bahwa BI independen namun praktiknya tidak pernah independen. Dan itupun ada UU BI yang mengatur.
Ia menyebut kondisi itu yang membuat perekonomian Indonesia yang semakin rapuh. Di mana seharusnya mengandalkan koperasi dan UMKM akhirnya harus bertumpu pada bank yang dipegang oleh konglomerasi.
Akhirnya Bank Century yang notabene bank kecil diperjuangkan dengan dana bailout agar tidak collapse. Hal inilah yang membuat keterlibatan Boediono selaku Gubernur BI saat itu sangat tinggi perannya.
"Kalau alasannya karena sistemik kita saat itu belum tahu kondisi sistemik itu seperti apa, bank gagal itu bagaimana? Tiba-tiba keluar putusan itu," tegasnya.
Ia berharap kondisi ini tidak terulang dalam kondisi saat ini meskipun kemungkinan adanya siklus 10 tahunan secara ekonomi sangat terbuka.
Selain itu ia juga menyebut kasus ini harus bisa diselesaikan dengan ditahannya seluruh aktor yang terlibat.
"Semoga kasus ini bisa diselesaikan secara hukum dan bagi yang terlibat dapat bertanggung jawab," tutupnya.
[dem]
