Perpres 20/2018 Sangat Melindungi Kepentingan TKA

Diterbitkannya Peraturan Presiden 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat menegaskan, selain mempermudah TKA masuk ke Indonesia, Perpres tersebut juga dinilainya sangat melindungi kepentingan TKA.

"Di Perpres itu diatur soal TKA yang kerja di Indonesia selama 6 bulan, wajib diberikan jaminan sosial. Sementara banyak pekerja kita yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan jaminan sosial," sesalnya dalam diskusi bertajuk 'Kritik di Tahun Politik' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).

Pemerintah mengeluarkan Perpres itu untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Agus Rihat mengakui bahwa untuk kemajuan Indonesia, pemerintah memang juga harus terbuka dengan negara luar. Namun setidak-tidaknya pemerintah juga harus tetap memprioritaskan masyarakat Indonesia yang banyak pengangguran.

"Ini malah bangga dengan 5 juta masyarakat yang ikut tranportasi online. Ini kan sebenarnya eksploitasi rakyat. Kita dulu pilih Jokowi karena merasa pro rakyat, yang mau turun ke selokan. Wah ini pro rakyat. Tapi setelah kita pilih, malah kebijakannya banyak aromanya neolib," demikian Agus. [sam]