Bupati Bandung Barat Abu Bakar akhirnya mendekam di dalam bui. Tersangka korupsi menerima hadiah atau janji itu dijebloskan ke Rutan Guntur usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK.
"ABB ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Guntur," ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (12/4).
Abu Bakar keluar gedung KPK menjalani pemeriksaan sore tadi, sekira pukul 17.20. Dengan raut muka datar, Abu digiring petugas KPK ke mobil tahanan. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dibalut rompi oranye khas tahanan KPK, Abu nampak berjalan gontai.
Penetapan tersangka dan penahanan Abu bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Bandung Barat, beberapa hari sebelumnya. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati.
Dalam tangkap tangan yang digelar, KPK berhasil mengumpulkan barang bukti sebesar Rp 435 juta.
Diduga Bupati Bandung Barat meminta uang ke sejumlah Kepala Dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Permintaan ini disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Bupati dengan Kepala SKPD yang diadakan pada bulan Januari, Februari dan Maret. Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei.
Untuk mengumpulkan dana tersebut. Abu Bakar meminta bantuan Weti Lembanawati dan Adiyoto. Weti Lembanawati dan Adiyoto bertugas untuk menagih ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai janji yang disepakati.
Sebagai pihak yang diduga pemberi Asep Hikayat disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima Abu Bakar, Wati Lembanawati dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
[dem]
