Tahap pengkajian pembangunan Bandara Bali Utara sudah hampir selesai.
Hal ini sebagaimana diumumkan Staf Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman, Septian Hario Seto dan Kabid Infrastruktur Pariwisata Bahari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Velly Asvaliantina saat ditemui para anggota DPRD Bali beberapa waktu lalu, Kamis (12/4).
Namun demikian, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menilai jawaban dari Kementerian Koordinator Kemaritiman itu masih mengambang dan penuh ketidakpastian.
"Sudah dipastikan akan dibuat bandaranya, tapi yang menjadi pertanyaannya pastinya kapan? Kalau 10 tahun lagi sama saja bohong juga," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Atas alasan itu, dia mendesak pemerintah pusat untuk segera menentukan lokasi pembangunan bandara tersebut. Sehingga, rakyat tidak lagi bertanya-tanya tentang kepastian pembangunan bandara tersebut.
Sejurus dengan itu, Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adhyana mendesak agar pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan di atas laut agar dampak sosial yang ditimbulkan relatif lebih kecil.
Dia menjabarkan bahwa pembangunan di darat akan berbenturan dengan masalah pembebasan lahan. Apalagi, dalam lahan itu ada beberapa pura dan lahan produktif warga.
"Bapak Bupati Buleleng dan Gubernur Bali juga menginginkan di laut pembangunan bandara itu. Tentunya kalau di laut tidak dilakukan pembebasan lahan," katanya.
[ian]
