Berita

PSI/Net

Politik

PSI: Utang Solusi Efisien Tutupi Kekurangan Modal

RABU, 11 APRIL 2018 | 23:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dalam dunia bisnis utang adalah hal biasa, bahkan menjadi suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari.

Begitu kata Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo menanggapi perkembangan mengenai polemik utang negara di tengah masyarakat.

Kata dia, masyarakat yang masih salah kaprah soal utang pemerintah. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Tolong carikan pengusaha sukses di muka planet bumi ini yang tidak berhutang diawalnya. Dan carikan juga negara besar dan kaya raya serta sejahtera yang tidak punya utang diawalnya," tantang Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/4).

Rizal menguraikan bahwa utang merupakan cara paling efisien menutupi kekurangan modal usaha. Utang bisa membuat pengusaha membuat terobosan untuk membuat lompatan besar dari sisi aset dan kekayaan, serta kesejahteraan.

"Demikian juga dalam mengelola negara," sambungnya.

Dia kemudian menguraikan mengenai kondisi utang Indonesia. Kata dia, pembangunan infrastruktur Indonesia periode 2014 hingga 2019 membutukan dana Rp 5.000 triliun. Dana sebesar itu tentu tidak bisa dipenuhi melalui anggaran dari APBN.

"Suka tidak suka, kita harus ngutang untuk menambal anggaran. Kecuali kita tidak ingin membangun," beber dia.

Terpenting dari utang ini adalah ekonomi nasional mampu menopang beban. Rasio antara produk domestik bruto (PDB) dengan besaran utang menjadi patokan kemampuan negara berutang,

Pada era Orde Baru, jelasnya, utang pemerintah hanya Rp 551,4 triliun. Namun, rasionya mencapai 57,7 persen dari PDB. Jika dilihat kasat mata, utang warisan Orde Baru terbilang kecil.

"Tapi sejatinya, utang sekecil itu sudah cukup merontokan perekonomian nasional pada 1998," tutur Rizal.

Kini di era Jokowi, meski utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.849 triliun, rasio dengan PDB terbilang kecil yakni 27 persen.

"Rasio ini jauh dari batas yang ditetapkan UU, yakni sebesar 60 persen dari PDB," terangya.

"Jadi selama risiko rendah dan tujuannya untuk hal produktif, maka utang adalah pilihan yang paling efisien," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya