Berita

Politik

#GantiPresiden2019, Pengamat: Strategi Jelang Pilpres

RABU, 11 APRIL 2018 | 22:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perang isu jelang pemilihan presiden mulai terjadi. Namun, perang tersebut dinilai untuk menunjukkan kelemahan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, belakangan muncul tanda pagar (tagar) #GantiPresiden2019. Hal itu menjadi topik hangat di dunia maya, bahkan hingga saat ini.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan tagar Ganti Presiden 2019 merupakan hal yang lumrah di tengah 'genderang perang' merebut opini publik jelang kontestasi Pilpres setahun lagi.


"Apalagi pak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) hari ini sudah ditetapkan sebagai calon presiden dalam Rakernas, jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah bagian dari strategi pemenangan pemilu presiden 2019," ujar Arbi, Rabu (11/4).

Dikatakan Arbi Sanit, pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari pemerintahan Jokowi yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer untuk menggiring opini publik.

"Masyarakat tidak perlu kaget lagi jika ada wacana kontroversial mengangkat kelemahan pemerintahan saat ini. Sejak pernyataan dari sumber fiksi bahwa 2030 Indonesia bubar, menandakan sudah ditabuhnya genderang perang Pemilu Presiden 2019 yang sangat sengit," kata dia.

Menurut Arbi, masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang dilempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta aparat tegas bertindak mengontrol hoax (kabar bohong) yang sengaja digulirkan untuk menggiring opini publik.

"Perlu diwaspadai juga masuknya kaum radikal mengambil kesempatan dalam permainan isu jelang Pilpres 2019 ini. Jangan kaget bila aksi massa akan semakin sering dilakukan untuk menggiring opini publik tengah tahun politik," tuturnya.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya