Berita

Politik

#GantiPresiden2019, Pengamat: Strategi Jelang Pilpres

RABU, 11 APRIL 2018 | 22:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perang isu jelang pemilihan presiden mulai terjadi. Namun, perang tersebut dinilai untuk menunjukkan kelemahan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, belakangan muncul tanda pagar (tagar) #GantiPresiden2019. Hal itu menjadi topik hangat di dunia maya, bahkan hingga saat ini.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan tagar Ganti Presiden 2019 merupakan hal yang lumrah di tengah 'genderang perang' merebut opini publik jelang kontestasi Pilpres setahun lagi.


"Apalagi pak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) hari ini sudah ditetapkan sebagai calon presiden dalam Rakernas, jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah bagian dari strategi pemenangan pemilu presiden 2019," ujar Arbi, Rabu (11/4).

Dikatakan Arbi Sanit, pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari pemerintahan Jokowi yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer untuk menggiring opini publik.

"Masyarakat tidak perlu kaget lagi jika ada wacana kontroversial mengangkat kelemahan pemerintahan saat ini. Sejak pernyataan dari sumber fiksi bahwa 2030 Indonesia bubar, menandakan sudah ditabuhnya genderang perang Pemilu Presiden 2019 yang sangat sengit," kata dia.

Menurut Arbi, masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang dilempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta aparat tegas bertindak mengontrol hoax (kabar bohong) yang sengaja digulirkan untuk menggiring opini publik.

"Perlu diwaspadai juga masuknya kaum radikal mengambil kesempatan dalam permainan isu jelang Pilpres 2019 ini. Jangan kaget bila aksi massa akan semakin sering dilakukan untuk menggiring opini publik tengah tahun politik," tuturnya.[dem]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya