Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigatif terhadap kunjungan kerja DPRD DKI. Disinyalir kegiatan tersebut menjadi lahan korupsi.
"Rawan manipulasi anggaran. Audit juga perlu dilakukan terhadap penggunaan dana studi banding dan reses ," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Selasa (10/4).
Anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI pada RAPBD 2018 sebesar Rp 107,7 miliar, naik dari tahun lalu sebesar Rp 28,7 miliar. Dipersoalkan soal koefsien pengali. Jumlah orang yang ikut studi banding dan kunker tahun 2018 masing-masing sebanyak 7.752 orang sementara anggota DPRD DKI hanya 106 orang.
Sgy, demikian Sugiyanto disapa, mengatakan kunker dan studi banding oleh politisi Kebon Sirih cuma pemborosan duit rakyat dan menjadi ironi karena tidak berimbas pada kinerja. Selain itu kunker dewan selama ini tidak berbasis kebutuhan.
"Bahkan seolah dipaksakan atau hanya memanfaatkan kesempatan untuk roadshow ke daerah. Misalnya saja, DPRD DKI berkunjung ke Kota Makassar itu bisa dipersepsikan salah alamat. Bagaimana mereka studi ke Makassar yang hanya DPRD Kota. Sementara DKI adalah provinsi yabg berstatus otonomi khusus pula. Atau ada juga yang ke Raja Ampat," papar Sugiyanto.
