Berita

Bisnis

Sanggahan Untuk Kemenkeu Soal Utang Indonesia Yang Dikritik Rizal Ramli

MINGGU, 08 APRIL 2018 | 23:19 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

TERIMA kasih banyak atas jawaban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia terhadap pernyataan Rizal Ramli (RR) tentang utang Indonesia. Ada beberapa hal yang juga saya garis bawahi dari tanggapan Bapak Nufransa Wira Sakti selaku Kabiro Humas Kemenkeu yang beredar di berbagai media.

Tentang Investment Grade dari lembaga-lembaga rating. Perlu Pak Nufransa ketahui, bahwa sesaat menjelang krisis finansial 1997-1998 seluruh lembaga rating memberikan peringkat investasi (investment grade) pada Indonesia. Standard & Poor’s pada Desember 1997 memberikan rating BBB-, Moody's memberi rating Baa3. Fitch pada Juni 1997 memberi rating BBB-.

Dan tahukah Pak Nufransa? Seluruh ekonom di lembaga-lembaga pemerintah saat 1997, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian Indonesia sehat-sehat saja. Hanya ada satu ekonom Indonesia yang kritis terhadap rentannya situasi internal perekonomian Indonesia, dan kemudian ramalannya terbukti benar. Ekonom tersebut adalah Rizal Ramli.


Tentang rasio utang yang lebih tepat untuk gambarkan kondisi Indonesia. Sejak 1990-an, rasio utang yang secara internasional digunakan untuk menggambarkan keberlanjutan utang eksternal negara-negara berpendapatan menengah ke bawah adalah debt service to export ratio (DSER), bukan debt to GDP ratio. Nilai  batas atas yang aman untuk DSER adalah 15-20%.

Pak Nufransa menyebut bahwa nilai DSER Indonesia sebesar 39% yang disebut RR, salah. Silahkan cek data Bank Dunia ini. Nilai DSER Indonesia benar 39,6%.

Pak Nufransa menggunakan data DSR Indonesia yang rasionya sebesar 34%. Ya, anggaplah kita pakai rasio DSR Pak Nufransa, toh sama saja. Tetap jauh di atas batas atas yang diizinkan (15-20%). Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN memiliki nilai DSER/DSR rata-rata di bawah 10%, masih sangat aman.

Tentang bunga (yield) surat utang Indonesia yang masih ketinggian. RR sangat kritis terhadap tingkat bunga (yield) surat utang Indonesia karena menurutnya Indonesia seharusnya dapat menghindari kerugian akibat pemasangan yield ketinggian selama ini.

Sebagai contoh, dengan Vietnam yang ratingnya di bawah Indonesia (Vietnam belum masuk investment grade) saja, ternyata tingkat yield surat utang Indonesia masih ketinggian 1%. Tentu saja ini merugikan Indonesia. Untuk permasalahan ini RR juga memberi solusi: agar Menteri Keuangan menukar utang-utang Indonesia yang bunganya ketinggian dengan utang yang bunga lebih rendah!
   
Tentang Tupoksi RR sebagai Menko Maritim. Mungkin Pak Nufransa lupa, bahwa jabatan RR di Pemerintahan Jokowi selama 11 bulan bukan sebagai menteri di Tim Ekonomi. Kewenangan RR tidak berhubungan langsung dengan kebijakan makro ekonomi, fiskal dan moneter. Tapi, meskipun bukan bidang kepakaran RR yang sebenarnya, kiprahnya sebagai Menko Maritim selama 11 bulan, moncer.

Untuk menambah pengetahuan Pak Nufransa tentang sepak terjang RR sebagai Menko Maritim di Kabinet Jokowi, sebaiknya membaca berita Jejak Kerja Rizal Ramli di Kabinet Jokowi Selama 11 Bulan.

Kemudian, bila ingin lebih paham kinerja RR menggawangi Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur 17 tahun lalu, Pak Nufransa dapat juga membaca berita Belajar dari Keberhasilan Ekonomi Jaman Gus Dur. Terima kasih.[***]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya