Berita

Park Geun Hye/Net

Dunia

Terjerat Korupsi, Eks Presiden Korsel Dinilai Tak Menyesal

SABTU, 07 APRIL 2018 | 06:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye dinilai tidak mneunjukkan tanda menyesal atau pertobatan atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Hal itu dinyatakan oleh hakim yang menjatuhkan putusan hukuman 24 tahun kurungan penjara pada Park karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta paksaan.

"Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan kepresidenan yang didelegasikan dari orang-orang dan sebagai hasilnya membawa gangguan besar terhadap tatanan urusan negara, dan itu menyebabkan impeachment presiden belum pernah terjadi sebelumnya," kata Hakim Kim Se-yun dalam sidang yang disiarkan di televisi (Jumat, 7/4).


Namun Hakim menilai Park tidak bertobat dari kesalahannya dan terus mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain di sekitarnya.

Hakim menyebut bahwa Park harus dihukum berat untuk mencegah kejadian yang tidak menguntungkan ini terjadi di negara tersebut.

Putusan itu disiarkan secara langsung pada Jumat (6/4) dan mewakili puncak skandal yang mengguncang negara itu, mengobarkan kemarahan terhadap elit politik dan bisnis.

Selain dihukum 24 tahun penjara, Park juga didenda 18 milyar won atas serangkaian kasus korupsi yang menjeratnya.

Park sendiri tidak hadir di pengadilan untuk putusan tersebut. Dia telah memboikot sidang pengadilannya dan sebelumnya menuduh pengadilan bersikap bias terhadapnya. Dia juga membantah semua kesalahan dan mengatakan dia akan mengajukan banding atas hukumannya.

Pengadilan memutuskan bahwa Park dan rekannya, Choi memeras 7,3 miliar won dari Samsung Group. Park ditemukan telah menekan kelompok Lotte dan SK untuk menyumbangkan 7 miliar won dan 8,9 miliar won, masing-masing, ke yayasan nirlaba Choi sebagai imbalan atas bantuan bisnis. SK tidak menyediakan uang tersebut, namun Samsung melakukannya.

Park juga mempengaruhi perusahaan besar lainnya untuk memberikan kontak kepada perusahaan yang dijalankan oleh Choi atau kenalannya.

Dimuat Yonhap, dia juga dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan sehubungan dengan daftar hitam pembantunya yang dianggap kritis terhadap pemerintahannya. Mereka yang ada dalam daftar ditolak dukungan negara.

Pengadilan juga menemukan dia bertanggung jawab atas pemecatan dan penurunan jabatan pejabat yang menentang perintah untuk merugikan para seniman. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya