Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aris Budiman mengungkap kejanggalan dalam penanganan kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-el).
Menurut Aris ada tiga kejanggalan yang dilakukan sebelum dirinya masuk di KPK. Pertama penanganan kasus tersebut hanya terfokus di tahap pelaksanaan proyek. Untuk perencanaan proyek baru dibuka belakangan ini.
"Pak Dirtut (Derektur Penuntutan) ngomong ke saya dengan semua jaksa peneliti bahwa perkara itu berfokus kepada pelaksanaan proyek jarang masuk ke perencanaan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/4)
Kejanggalan kedua penyidik KPK tidak pernah memeriksa pemilik PT Biomorf, Johannes Marliem sampai akhirnya Marliem meninggal dunia.
Aris menilai, penyidikan perencanan bisa dimulai dengan pemeriksaan Merliem.
Kejanggalan terakhir KPK tidak pernah menggeledah PT. Biomorf. Padahal surat penetapan penggeledahan sudah diminta dari jauh hari.
"Anda bisa cek, ucapan saya bisa beresiko hukum pada saya," jelas Aris.
Merliem merupakan pemasok alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system (AFIS) ke konsorsium penggarap proyek KTP-el.
Marliem sudah aktif sejak awal dalam pertemuan dan pembahasan proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Bahkan dari tangan Marliem KPK banyak mendapatkan bukti rekaman serta aliran uang KTP-el ke DPR dan pejabat Kemendagri.
Dalam surat dakwaan Setya Novanto disebutkan adanya persekongkolan antara Novanto dengan Marliem dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Persekongkolan itu untuk mengatur ataupun menentukan tender proyek KTP-el. Pada akhir 2010 atau sebelum dilakukannya lelang proyek KTP-el, Novanto melakukan ‎pertemuan dengan Andi dan Marliem. Pertemuan itu untuk membahas harga AFIS beserta keuntungannya. Keuntungan dari harga itu akan diberikan kepada Novanto
Marliem yang disebut-sebut saksi kunci itu meninggal di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2017.
[nes]
