Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Masalah Pengangguran Bisa Jadi Bumerang Petahana Di Pemilu 2019

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 14:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Permasalahan lapangan pekerjaan akan menjadi bumerang bagi Perdana Menteri India Narendra Modi yang akan kembali maju mencalonkan diri dalam pemilu tahun 2019 mendatang.

Dalam pemilu 2014 lalu, lapangan pekerjaan baru adalah janji utama Modi dan merupakan salah satu faktor utama kemenangannya dalam pemilu pada saat itu. Banyak di antara kalangan muda yang menaruh harapan besar pada Modi agar bisa bekerja dengan layak di kantor dan mendapat penghasilan tetap.

Reuters mengambil contoh yang seperti yang terjadi di Kasba Bonli, sebuah kota pasar di negara bagian Rajasthan di tepi ladang gandum yang luas. Wilayah ini memiliki jumlah besar pemilih Partai Modar Bharatiya Janata (BJP) Modi pada pemilihan umum pada tahun 2013 dan pemilihan umum pada tahun 2014.


Hal itu lantaran banyak warga yang berharap Modi bisa mengkomodir pemuda setempat yang memiliki ijazah universitas namun masih menganggur.

Namun satu periode kepemimpinan Modi hampir berakhir, banyak warga India yang merasa belum menerima hasil dari janji Modi tersebut.

Tingkat pengangguran di India saya ini mencapai hampir dua pertiga dari 1,3 miliar orang di bawah 35 tahun. Jumlah ini mencapai tingkat tertingginya dalam 16 bulan pada bulan Maret di angka 6,23 persen, menurut Pusat Pengawasan Ekonomi India (CMIE).

Ram Vilas Paswan, seorang menteri di kabinet Modi, mengatakan data pekerjaan mengkhawatirkan dan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengatasinya.

Namun demikian, Modi masih politisi paling populer di negara ini dan nampak sulit ditumbangkan kepopuleranya.

BJP atau mitranya memerintah 21 dari 29 negara bagian di India, naik dari hanya tujuh pada tahun 2014. Partai Kongres yang dulu perkasa ini menentang di New Delhi dan hanya mengendalikan tiga negara bagian. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya