Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Masalah Pengangguran Bisa Jadi Bumerang Petahana Di Pemilu 2019

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 14:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Permasalahan lapangan pekerjaan akan menjadi bumerang bagi Perdana Menteri India Narendra Modi yang akan kembali maju mencalonkan diri dalam pemilu tahun 2019 mendatang.

Dalam pemilu 2014 lalu, lapangan pekerjaan baru adalah janji utama Modi dan merupakan salah satu faktor utama kemenangannya dalam pemilu pada saat itu. Banyak di antara kalangan muda yang menaruh harapan besar pada Modi agar bisa bekerja dengan layak di kantor dan mendapat penghasilan tetap.

Reuters mengambil contoh yang seperti yang terjadi di Kasba Bonli, sebuah kota pasar di negara bagian Rajasthan di tepi ladang gandum yang luas. Wilayah ini memiliki jumlah besar pemilih Partai Modar Bharatiya Janata (BJP) Modi pada pemilihan umum pada tahun 2013 dan pemilihan umum pada tahun 2014.


Hal itu lantaran banyak warga yang berharap Modi bisa mengkomodir pemuda setempat yang memiliki ijazah universitas namun masih menganggur.

Namun satu periode kepemimpinan Modi hampir berakhir, banyak warga India yang merasa belum menerima hasil dari janji Modi tersebut.

Tingkat pengangguran di India saya ini mencapai hampir dua pertiga dari 1,3 miliar orang di bawah 35 tahun. Jumlah ini mencapai tingkat tertingginya dalam 16 bulan pada bulan Maret di angka 6,23 persen, menurut Pusat Pengawasan Ekonomi India (CMIE).

Ram Vilas Paswan, seorang menteri di kabinet Modi, mengatakan data pekerjaan mengkhawatirkan dan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengatasinya.

Namun demikian, Modi masih politisi paling populer di negara ini dan nampak sulit ditumbangkan kepopuleranya.

BJP atau mitranya memerintah 21 dari 29 negara bagian di India, naik dari hanya tujuh pada tahun 2014. Partai Kongres yang dulu perkasa ini menentang di New Delhi dan hanya mengendalikan tiga negara bagian. [mel]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya