Berita

Mark Zukerberg/Net

Dunia

Kelompok HAM Kritik Tanggapan Pendiri Facebook Soal Pesan Kebencian

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 12:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah konsorsium masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia dan pemantauan di Myanmar telah mengkritik tanggapan pendiri Facebook Mark Zuckerberg terhadap penyebaran pidato kebencian di platform media sosial tersebut dan menuduh raksasa media sosial itu gagal bertindak cukup cepat untuk mengurangi pesan berbahaya yang memicu kekerasan di dalam negeri.

Awal pekan ini, Zuckerberg mengatakan sistem Facebook Vox telah mendeteksi sepasang surat berantai yang tersebar di seluruh Myanmar pada Facebook Messenger tahun lalu yang memperingatkan tentang serangan yang akan segera dilakukan oleh Muslim pada 11 September.

"Itu adalah hal yang saya pikir jelas bahwa orang-orang mencoba menggunakan alat kami untuk menghasut bahaya nyata," kata Zuckerberg.


"Sekarang, dalam hal ini, sistem kami mendeteksi apa yang sedang terjadi. Kami menghentikan pesan-pesan itu," sambungnya.

Keenam organisasi yang menulis surat itu mengatakan mereka melakukan pengangkatan berat selama eskalasi darurat kekhawatiran atas pesan-pesan itu.

"Kami mengidentifikasi pesan dan mengirimkannya ke tim Anda melalui email pada hari Sabtu, 9 September, waktu Myanmar. Saat itu, pesan sudah beredar selama tiga hari," begitu bunyi surat tersebut seperti dimuat The Guardian.

Dalam satu pesan, diklaim bahwa Rohingya, yang disebut dalam istilah rasis Kalar, "berencana meluncurkan Jihad pada 11 September. Peringatkan temanmu. Perintah untuk bersiap-siap dengan senjata telah dikeluarkan di tentara".

Pos ini dibagikan dengan ratusan ribu warga di seluruh negeri, mendesak penerima untuk meneruskan pesan ke teman dan keluarga. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya