Berita

Mark Zukerberg/Net

Dunia

Kelompok HAM Kritik Tanggapan Pendiri Facebook Soal Pesan Kebencian

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 12:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah konsorsium masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia dan pemantauan di Myanmar telah mengkritik tanggapan pendiri Facebook Mark Zuckerberg terhadap penyebaran pidato kebencian di platform media sosial tersebut dan menuduh raksasa media sosial itu gagal bertindak cukup cepat untuk mengurangi pesan berbahaya yang memicu kekerasan di dalam negeri.

Awal pekan ini, Zuckerberg mengatakan sistem Facebook Vox telah mendeteksi sepasang surat berantai yang tersebar di seluruh Myanmar pada Facebook Messenger tahun lalu yang memperingatkan tentang serangan yang akan segera dilakukan oleh Muslim pada 11 September.

"Itu adalah hal yang saya pikir jelas bahwa orang-orang mencoba menggunakan alat kami untuk menghasut bahaya nyata," kata Zuckerberg.


"Sekarang, dalam hal ini, sistem kami mendeteksi apa yang sedang terjadi. Kami menghentikan pesan-pesan itu," sambungnya.

Keenam organisasi yang menulis surat itu mengatakan mereka melakukan pengangkatan berat selama eskalasi darurat kekhawatiran atas pesan-pesan itu.

"Kami mengidentifikasi pesan dan mengirimkannya ke tim Anda melalui email pada hari Sabtu, 9 September, waktu Myanmar. Saat itu, pesan sudah beredar selama tiga hari," begitu bunyi surat tersebut seperti dimuat The Guardian.

Dalam satu pesan, diklaim bahwa Rohingya, yang disebut dalam istilah rasis Kalar, "berencana meluncurkan Jihad pada 11 September. Peringatkan temanmu. Perintah untuk bersiap-siap dengan senjata telah dikeluarkan di tentara".

Pos ini dibagikan dengan ratusan ribu warga di seluruh negeri, mendesak penerima untuk meneruskan pesan ke teman dan keluarga. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

KH Sholeh Darat Diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Senin, 30 Maret 2026 | 05:59

Pentingnya Disiplin Informasi dalam KUHP Baru

Senin, 30 Maret 2026 | 05:43

Dikenal Warga sebagai Orang Baik, Pegawai Ayam Geprek Ditemukan Tewas

Senin, 30 Maret 2026 | 05:16

Aburizal Bakrie Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Senin, 30 Maret 2026 | 04:57

Mitra MBG Jangan Coba-coba Markup Harga Bahan Baku

Senin, 30 Maret 2026 | 04:40

Ikrar Setia ke NKRI

Senin, 30 Maret 2026 | 04:23

Pertamina Fasilitasi Pemudik Balik ke Jakarta dengan Lancar

Senin, 30 Maret 2026 | 03:59

Merajut Hubungan Sipil-Militer

Senin, 30 Maret 2026 | 03:50

Hadapi Bulgaria, Timnas Indonesia Bakal Tertolong Dukungan Suporter

Senin, 30 Maret 2026 | 03:27

BGN Dorong Penguatan Ekosistem Peternakan Demi Serap Lapangan Kerja

Senin, 30 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya