Berita

Mark Zukerberg/Net

Dunia

Kelompok HAM Kritik Tanggapan Pendiri Facebook Soal Pesan Kebencian

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 12:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah konsorsium masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia dan pemantauan di Myanmar telah mengkritik tanggapan pendiri Facebook Mark Zuckerberg terhadap penyebaran pidato kebencian di platform media sosial tersebut dan menuduh raksasa media sosial itu gagal bertindak cukup cepat untuk mengurangi pesan berbahaya yang memicu kekerasan di dalam negeri.

Awal pekan ini, Zuckerberg mengatakan sistem Facebook Vox telah mendeteksi sepasang surat berantai yang tersebar di seluruh Myanmar pada Facebook Messenger tahun lalu yang memperingatkan tentang serangan yang akan segera dilakukan oleh Muslim pada 11 September.

"Itu adalah hal yang saya pikir jelas bahwa orang-orang mencoba menggunakan alat kami untuk menghasut bahaya nyata," kata Zuckerberg.


"Sekarang, dalam hal ini, sistem kami mendeteksi apa yang sedang terjadi. Kami menghentikan pesan-pesan itu," sambungnya.

Keenam organisasi yang menulis surat itu mengatakan mereka melakukan pengangkatan berat selama eskalasi darurat kekhawatiran atas pesan-pesan itu.

"Kami mengidentifikasi pesan dan mengirimkannya ke tim Anda melalui email pada hari Sabtu, 9 September, waktu Myanmar. Saat itu, pesan sudah beredar selama tiga hari," begitu bunyi surat tersebut seperti dimuat The Guardian.

Dalam satu pesan, diklaim bahwa Rohingya, yang disebut dalam istilah rasis Kalar, "berencana meluncurkan Jihad pada 11 September. Peringatkan temanmu. Perintah untuk bersiap-siap dengan senjata telah dikeluarkan di tentara".

Pos ini dibagikan dengan ratusan ribu warga di seluruh negeri, mendesak penerima untuk meneruskan pesan ke teman dan keluarga. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya