Berita

Mark Zukerberg/Net

Dunia

Kelompok HAM Kritik Tanggapan Pendiri Facebook Soal Pesan Kebencian

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 12:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah konsorsium masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia dan pemantauan di Myanmar telah mengkritik tanggapan pendiri Facebook Mark Zuckerberg terhadap penyebaran pidato kebencian di platform media sosial tersebut dan menuduh raksasa media sosial itu gagal bertindak cukup cepat untuk mengurangi pesan berbahaya yang memicu kekerasan di dalam negeri.

Awal pekan ini, Zuckerberg mengatakan sistem Facebook Vox telah mendeteksi sepasang surat berantai yang tersebar di seluruh Myanmar pada Facebook Messenger tahun lalu yang memperingatkan tentang serangan yang akan segera dilakukan oleh Muslim pada 11 September.

"Itu adalah hal yang saya pikir jelas bahwa orang-orang mencoba menggunakan alat kami untuk menghasut bahaya nyata," kata Zuckerberg.


"Sekarang, dalam hal ini, sistem kami mendeteksi apa yang sedang terjadi. Kami menghentikan pesan-pesan itu," sambungnya.

Keenam organisasi yang menulis surat itu mengatakan mereka melakukan pengangkatan berat selama eskalasi darurat kekhawatiran atas pesan-pesan itu.

"Kami mengidentifikasi pesan dan mengirimkannya ke tim Anda melalui email pada hari Sabtu, 9 September, waktu Myanmar. Saat itu, pesan sudah beredar selama tiga hari," begitu bunyi surat tersebut seperti dimuat The Guardian.

Dalam satu pesan, diklaim bahwa Rohingya, yang disebut dalam istilah rasis Kalar, "berencana meluncurkan Jihad pada 11 September. Peringatkan temanmu. Perintah untuk bersiap-siap dengan senjata telah dikeluarkan di tentara".

Pos ini dibagikan dengan ratusan ribu warga di seluruh negeri, mendesak penerima untuk meneruskan pesan ke teman dan keluarga. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya