Berita

HTI/Net

Hukum

HTI Melawan Gagasan Pendiri Bangsa

KAMIS, 05 APRIL 2018 | 18:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pancasila adalah dasar negara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa, yang juga termasuk ulama di dalamnya. Sementara, kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertujuan untuk mengubah dasar negara yang sudah disepakati di zaman sebelum kemerdekaan itu.

Begitu kata ahli sosiologi Politik Islam Zuli Qodir saat dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam lanjutan sidang gugatan HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (5/7).

"Dasar negara adalah dibentuk oleh elemen bangsa, termasuk ulama. Sementara  HTI tidak turut memikirkannya, apalagi menyetujuinya," kata Zuli.


Dia mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa diganggu gugat lagi. Keberadaan Pancasila juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pancasila bersama dengan UUD 1945 merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Itu artinya, organisasi atau pergerakan politik yang menentang kehadiran Pancasila dan UUD 1945, seperti HTI bisa digolongkan dalam kategori pemberontak.

"Mereka melawan gagasan para pendiri bangsa," jelasnya.

Sementara itu, saksi ahli hukum administrasi negara  Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga aspek.

Pertama, tertib kewenangan yakni ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh UU. Kemudian, dibuat dengan prosedur yang sudah disepakati dalam institusi.

"Terakhir, memiliki substansi yang benar atau tidak memuat cacat yuridis, tidak khilaf, tidak ada penipuan dan paksaan," tukas Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Atas alasan itu, dia menyebut bahwa keputusan pemerintah mencabut badan hukum HTI sudah sah. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya