Ekonom Universitas IndoÂnesia (UI) Faisal Basri kembali mengkritik penggunaan utang negara. Menurutnya, utang tidak seperti yang digembar-gemborkÂan, untuk menggenjot pembanÂgunan infrastruktur.
"Dari data yang kami kumÂpulkan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai," ungkap Faisal Basri di Jakarta, kemarin.
Faisal merincikan, selama peÂriode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58 persen, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36 persen.
Untuk tahun ini, lanjut Faisal, proyeksi belanja pegawai sebeÂsar Rp 366 triliun atau naik 28 persen sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja baÂrang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58 persen sejak 2014.
Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36 persen sejak 2014.
"Infrastruktur itu paling banÂyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam katÂegori utang yang direncanakan," terangnya.
Menurutnya, proyek-proyek besar, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.
"Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obliÂgasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara," ujarnya.
Sementara itu, pengeluaran modal untuk sosial malah menuÂrun sebesar 44 persen sejak taÂhun 2014. Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018. "Kita termasuk negara dengan social safetiness terburuk se-Asia PasÂifik," kritiknya.
Sekadar informasi, Data KeÂmenterian Keuangan (KemenÂkeu) menunjukkan utang PeÂmerintah Indonesia naik 13,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 4.034,80 triliun per Februari 2018.
Direktur Eksekutif
Institute for Development of EconomÂics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, jika dilihat dari porsi pertumbuhan utang 13 persen dengan pertumbuÂhan ekonomi di level 5 persen, angkanya kurang produktif. "Sebenarnya bahwa infrastrukÂtur banyak dibangun iya, tapi apakah dananya dari APBN? BUMN utang dengan bunga komersial di atas 6 persen. Tol nggak laku karena biaya tol mahal, tol jadi mahal apa meÂmungkinkan menurunkan biaya logistik?" tuturnya.
Sementara itu, Direktur StrateÂgi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan dan Pemeliharaan Risiko Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan, utang luar negeri Indonesia masih berada dalam tahap yang aman. "Terbilang aman karena kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia memiÂliki rasio utang paling rendah," ungkapnya. ***
