Pengusaha mengapresiasi keberhasilan pemerintah memangkas waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Namun, pengusaha masih mengeluhkan masihnya banyaknya pungutan di pelabuhan yang menyebabkan biaya logistik masih membengkak.
"Mengenai pungutan lain, meÂmang Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah membasmi. Tapi, anggota kami masih banyak yang mengeluhkan pungutan di pelabuhan," beber Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) AnÂthon Sihombing di acara diskusi "Dwelling Time: Meningkatkan atau Menurunkan Biaya LogisÂtik?" di Jakarta, kemarin.
Satu per satu masalah diÂungkapkan Anthon. Pertama, biaya pelabuhan masih tinggi. Dia menyebut sampai saat ini, biaya logistik Indonesia masih bertengger di puncak klasemen Asia. Peringkat itu bisa lebih baik, jika operator (Pelabuhan Indonesia/Pelindo) tidak meraup untung dalam jumlah besar.
Dia mengatakan, biaya logistik Vietnam, Filipina, dan Malaysia masih jauh lebih murah ketimÂbang Indoensia. Bahkan menurut data Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), biaya logistik di dalam negeri mencapai 25-30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari idealnya 15-17 persen dari PDB.
Kedua, soal jaminan kontainÂer. Anthon heran Pelindo masih ngebet ikut campur dalam uruÂsan ini. Padahal banyak surveyor independen di dalam negeri. "Menilai kerusakan itu, bukan seseorang yang menentukan terus biaya langsung dipotong. Kan negara kita mau maju, di dunia luar sudah tidak ada lagi yang seperti itu," cetusnya.
Ketiga, administrasi konÂtainer jalur merah mencapai 7-8 hari. Dia menyebut, dengan 7 hari, pemilik barang dikenakan denda storage pelabuhan 900 persen. Padahal barang sepÂerti alat kesehatan atau makanan perlu mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian KesÂehatan. Sedangkan kepabeanan sudah baik karena melimpahkan tugasnya ke Sucofindo.
Anthon menegaskan, tidak ada pengusaha yang mau rugi dengan menumpuk terlalu lama barang di pelabuhan. Dia juga tidak membantah jika ada penÂgusaha yang sengaja menyimpan barang di pelabuhan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki NuÂgrahawan Hanafi memprediksi biaya logistik Indonesia bisa turun sampai 19 persen di tahun 2019. Akan tetapi jika hanya mengandalkan yang sudah ada saat ini dengan pembangunan infrastruktur, paling bagus biaya logistik cuma bisa 21 persen.
Tinjau Langsung Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, di beberapa negara,
dwelling time memang tidak melulu berÂbanding lurus dengan efisiensi biaya di pelabuhan. Meski begitu, pihaknya ingin mempertahankan dwelling time tiga hari dan menÂgungkap biang keladi biaya logistik masih tinggi.
"Ada yang harus dielaboÂrasi lagi. Satu, berkaitan dengan masih ada barang overstay lebih dari tiga hari dengan satu motif yang belum kita tentukan. Kamis saya ke sana, disinyalir banyak tempat bisa dipakai lebih murah ketika dwelling time selesai," tutur pria yang akrab disapa BKS.
Selain itu, dia juga akan meÂnelusuri penyebab biaya mahal. BKS bahkan menginstruksikan Pelindo membuat harga khusus kepada kapal besar dengan diberlakukannya tarif progresif, dan akan dipertimbangkan kemÂbali jika tarif masih kemahalan.
"Karenanya ke depan kami akan finalisasi. Misalnya temuan kurang transparan dan lainnya mengenai
overstay, harga yang mahal. Kalau minimal tiga hal ini kita selesaikan, pasti hal yang berkaitan dengan problem akan berkurang," imbuhnya. ***
